JAKARTA, (CNK) – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda tengah menjadi sorotan tajam aktivis lingkungan. Pasalnya, hingga kini Sherly masih tercatat menduduki jabatan strategis di lima perusahaan tambang di Malut. Praktik rangkap jabatan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur larangan bagi pejabat publik melakukan tindakan yang mengarah pada konflik kepentingan.
“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara tegas melarang pejabat publik melakukan tindakan yang berindikasi konflik kepentingan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 2,” ujar Melky dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).
Melky juga merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 76 ayat 1 huruf c, aturan tersebut mengharuskan kepala daerah untuk tidak merangkap jabatan sebagai pengurus perusahaan swasta atau perusahaan milik negara.
“Rangkap jabatan antara gubernur dengan pemilik atau direktur perusahaan tambang adalah praktik yang dilarang dan dapat dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian sementara sesuai mekanisme hukum,” tegasnya.
Tak hanya itu, Melky menyebutkan bahwa Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 juga menegaskan larangan tegas bagi pejabat publik untuk memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi independensi kebijakan atau keputusan.
“Jika terjadi, hal itu masuk kategori pelanggaran etika dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi, sekaligus merusak kepercayaan publik kepada pemerintah,” tambahnya.
Melky menilai rangkap jabatan Sherly sebagai gubernur sekaligus aktor utama dalam bisnis pertambangan berisiko membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, manipulasi kebijakan, hingga ketidakadilan ekonomi.
Sebelumnya, JATAM mengungkap bahwa perusahaan tambang yang diduga terkait Sherly meliputi PT Karya Wijaya dan PT Bela Kencana di sektor nikel, serta PT Bela Sarana Permai yang bergerak di pertambangan pasir. Dua perusahaan lainnya bergerak di pertambangan emas, yakni PT Amazing Tabara dan PT Indonesia Mas Mulia.
Kelima perusahaan tersebut berada di bawah PT Bela Group, sebuah grup usaha milik Sherly dan keluarganya. Sherly disebut memiliki 25,5 persen saham di PT Bela Group sekaligus menjabat sebagai direktur.
“Sherly juga tercatat sebagai direktur sekaligus pemegang 25,5 persen saham di PT Bela Group, perusahaan induk yang menaungi beragam lini bisnis keluarga,” kata Melky.
(R01-WIS-BFN)
![]()



































