LINGGA, KEPRI (CNK) – Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, Arman Arsyad, angkat bicara menanggapi viralnya pemberitaan terkait lahan sagu masyarakat di Desa Pekaka yang masuk dalam HGU PT Citra Sumber Agrindo (PT CSA).
Arman menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar konflik lahan, tetapi menyangkut keberlangsungan sumber pangan dan identitas masyarakat Lingga.
“Kami tidak ingin lahan sagu, apalagi potensi sagu yang masih ada, digantikan dengan sawit. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal masa depan pangan daerah,” tegas Arman.
Menurutnya, sagu memiliki nilai strategis yang tidak bisa disamakan dengan komoditas lain. Selain sebagai sumber pangan lokal, sagu juga menjadi bagian dari kearifan lokal serta penopang ekosistem wilayah pesisir dan rawa di Lingga.
Ia mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk perusahaan, tidak memaksakan perubahan pola pemanfaatan lahan yang bertentangan dengan karakter wilayah dan kepentingan masyarakat.
“Investasi boleh, tapi harus menyesuaikan dengan kondisi daerah. Jangan sampai yang sudah menjadi kekuatan lokal justru hilang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arman juga mendesak agar dilakukan penanganan serius terhadap dampak yang telah terjadi di lapangan, termasuk:
• verifikasi menyeluruh terhadap lahan yang terdampak,
• perlindungan terhadap sagu yang masih ada,
• serta pemulihan melalui penanaman kembali jika telah terjadi kerusakan.
Dalam kesempatan tersebut, Arman juga mendorong DPRD Kabupaten Lingga untuk segera mengambil langkah konkret dengan memasukkan perkebunan sagu ke dalam Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Kalau sagu sudah masuk dalam Perda LP2B, maka ada kepastian hukum. Tidak mudah lagi dialihfungsikan. Ini penting untuk melindungi masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Pemuda Pancasila siap mengawal persoalan ini bersama masyarakat, dan berharap pemerintah daerah serta DPRD dapat bersikap tegas dan konsisten dalam menjaga kepentingan daerah.
Di sisi lain, Arman juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi, serta mempercayakan proses penyelesaian melalui jalur yang tepat.
“Kami berdiri bersama masyarakat, tapi kita juga ingin penyelesaian dilakukan secara baik dan bermartabat,” pungkasnya.
(Rls_Amn)
