NEW YORK, (CNK) — Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini menyaksikan pidato keras yang mengguncang panggung diplomasi internasional. Presiden Kolombia Gustavo Petro menjadi sorotan karena menuduh secara terang-terangan bahwa Presiden AS Donald Trump adalah “kaki tangan kejahatan” dalam konflik Gaza.
Dalam pidatonya di depan para pemimpin dunia, Petro juga menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Gaza dan menyebut PBB telah kehilangan legitimasi sebagai penjaga perdamaian. Ia menyerukan pembentukan kekuatan militer internasional yang tidak tunduk pada veto Dewan Keamanan—sebuah langkah yang ia anggap perlu untuk menghentikan pembantaian terus-menerus.
“Trump tidak berbicara soal demokrasi, krisis iklim, atau kehidupan. Ia hanya mengancam, membunuh, dan membiarkan puluhan ribu orang tewas.”
“Kamar ini adalah saksi bisu dan kaki tangan genosida di dunia hari ini.”
Tuduhan Terhadap Trump dan Seruan Tindakan Militer
Petro tidak berhenti di kritik simbolik. Ia mengusulkan agar Majelis Umum PBB mengambil alih peran Dewan Keamanan, dengan mekanisme resolusi yang tak bisa diblokir veto, untuk membentuk “pasukan kuat dari negara-negara yang menolak genosida.”
Dalam pidatonya tersebut, ia juga menyerukan agar Presiden Trump serta pejabat AS lainnya diusut secara pidana atas dugaan terlibat dalam aksi militer di Karibia terhadap kapal-kapal yang diklaim terlibat penyelundupan narkoba. Petro menyebut korban serangan tersebut sebagai kaum muda miskin tak bersenjata yang bukan pelaku kejahatan.
Reaksi dan Implikasi Diplomatik
Reaksi dari delegasi AS tidak lama kemudian muncul: beberapa anggota delegasi diketahui keluar dari ruang sidang ketika kritikan terhadap AS dilontarkan.
Langkah Petro bisa memperbesar ketegangan hubungan AS-Kolombia, terutama karena selama ini kedua negara memiliki berbagai kerjasama di bidang keamanan, pengendalian narkoba, dan diplomasi bilateral.
Seruan untuk intervensi militer internasional, meski dramatis, menghadapi hambatan praktis: isu kedaulatan negara, hak veto PBB, serta kemungkinan konflik baru di tengah upaya meredam eskalasi konflik.
(R01-R12-BFN)
