Banda Aceh – Komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terkesan menyalahkan Pemerintah Bener Meriah terkait penyebab banjir cendrung konfrontatif dan bisa berujung pada konfik SARA. Selasa (18/1/2022).
CAHAYANEWSKEPRI.COM – Humas Kabupaten Aceh Utara, Hamdani mengatakan bahwa, Bupati Bener Meriah dan Gayo Lues telah membiarkan hutan di dataran tinggi gayo itu rusak, sehingga menimbulkan banjir besar.
Menanggapi hal itu, Juru bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Aceh, Munzir Abee mengatakan, saat ini dunia sedang menghadapi perubahan iklim yang di sebabkan oleh rusaknya tata kelola lingkungan. Lebih-lebih kebijakan pengrusakan ekologis itu diakui oleh kedua Pemerintah Kabupaten tersebut.
“Sekarang bukan saatnya saling menyalahkan, apalagi menyenggol dengan issu perpecahan yang murahan seperti ini.” ujarnya.
Menurut Teungku Abee, sapaan akrab Munzir Abee, Kedua kebupaten harus Instropeksi diri dan sadar betul akan kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat terkena dampak, supaya persoalan banjir ini diatasi melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terukur, efektif, dan efesien.
“Kini publik melihat, kajian dan bacaan humas pemkab Aceh utara itu sangat lemah.” kata Teungku Abee.
Apa yang disampaikan Hamdani, mencerminkan Pemkab Aceh Utara dan menimbulkan ekspresi publik.
Akhirnya, daerah lain berpandangan bahwa, kekuatan kekuasaan Muhammad Thaib alias Cek Mad di akhir jabatannya itu sudah sangat lemah dan tertinggal dalam analisis isu Strategis terkini apa yang menjadi kebutuhan rakyat.
“Kondisi sekarang malah sebaiknya, mengekspresikan kepentingan segelintir orang. Dan pada akhirnya nanti, Bapak Muhammad Thaib sendiri yang mempertanggung jawabkan di gedung Merah Putih (KPK), mengukiti Eks Bupati Aceh Utara sebelumnya, yaitu Bapak Ilyas Pasee.” jelas Abee.
Berdasarkan data terakhir yang di publikasikan oleh BNPB dalam banjir yang terjadi di Desember 2021 hingga Januari 2022, telah berdampak pada lebih dari 40 ribu warga Kabupaten Aceh Utara dari 13 kecamatan.
Adapun kerugian akibat banjir tersebut senilai 1,6 Triliun, sesuai yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten Aceh utara kepada Mentri Sosial.
“Kita butuh dana sekitar Rp 1,6 triliun untuk rehabilitasi semuanya. Tanggul harus kita bangun permanen yang jebol-jebol itu. banyak sekali kerusakan tanggul kita,” katanya Cek Mad, Selasa (11/1), yang dikutip dari kompas.com.
Untuk itu, Munzir Abe selaku Jurubicara Partai PRIMA Provinsi Aceh mengingatkan kepada Pemkab Aceh Utara bahwa, disisa masa jabatan harus nya berbuat hal – hal baik bukan dosa yang membekas dan harus ditanggung oleh anak cucu kita nantinya.
“Sedikit kesalahan kecil akan berakibat fatal jika tidak segera diselesaikan dengan analisis yang matang dan dampak yang terukur.” ucap Munzir.
Tengku Abee yang juga warga Kabupaten Aceh Utara itu mengharapkan, Pemkab Aceh Utara segera meminta maaf kepada Pemkab Bener Meriah atas pernyataan yang telah dikeluarkan.
Hal itu berguna untuk mengantisipasi munculnya perpecahan yang juga menjadi bumerang terhadap Aceh utara itu sendiri. Juga dapat mengganggu stabilitas geopolitik dua Kabupaten yang bertetangga tersebut.
“Kami mendorong Pemkab Aceh Utara untuk kembali kejalan yang benar, dengan mengimplentasikan tatanan keadilan ekologis,serta mengevaluasi perizinan yang berhubungan dengan pengelolaan tataruang.” ungkap Teungku Abee.
Mantan Relawan Pemenangan Cek Mad itu juga mengaku kecewa terhadap sikap Bupatinya tersebut, karena lambatnya respon terhadap warga yang terkena banjir telah mencerminkan sikap pengecut dari Pemerintah Aceh Utara itu sendiri.
” Kecewa dengan sikap yang tidak gentelment dan takut terhadap rakyat yang telah mengusungnya menjadi Pemimpin Tertinggi Daerah tingkat 2 di Kabupaten Aceh Utara.” kata Munzir.
Diakhir komentarnya, Tengku Abee kembali mengingatkan bahwa banjir tersebut sudah berdampak pada 50+1 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara.
“Jika Pemerintah Aceh Utara salah langkah, jangan tunggu lama lagi, angkut saja ke Gedung merah putih (KPK) dengan segera.” tutupnya.
Sumber : (Rel/_In’Jr).
