JAKARTA (CNK) — Pembahasan mengenai percepatan pembangunan hunian nasional kembali mengemuka setelah Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan strategi agar Program 3 Juta Rumah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam keterangannya pada Senin (23/2/2026), Sari menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah unit yang dibangun. Ia menilai, kualitas data penerima manfaat menjadi elemen krusial agar bantuan perumahan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Menurutnya, pembaruan dan sinkronisasi data antar lembaga harus dilakukan secara konsisten. Ia menyebut keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS) penting dalam menyediakan rujukan data sosial dan ekonomi yang valid sebagai dasar perencanaan kebijakan.
Selain itu, Sari juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan. Dengan sistem pendataan yang kuat dan pengawasan yang optimal, potensi kesalahan distribusi dapat ditekan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Politisi asal Nusa Tenggara Barat tersebut mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah pusat dan daerah, DPR, sektor swasta, hingga masyarakat—untuk mempererat kerja sama. Ia optimistis, melalui pendekatan berbasis data yang terintegrasi, target penyediaan hunian layak bukan hanya sekadar program ambisius, tetapi langkah konkret menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. (Wis)
