PARIS, NEW YORK (CNK) — Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengakui Negara Palestina dalam pidatonya pada KTT PBB bertema solusi dunia untuk Palestina. Langkah ini segera memicu gelombang dukungan serupa dari sejumlah negara Barat.
Dalam pidatonya pada Senin, 22 September 2025, Macron menyerukan agar perang segera diakhiri selepas bertahun-tahun konflik telah menimbulkan penderitaan besar terutama bagi warga sipil Palestina.
“Waktu untuk perdamaian telah tiba, ketika kita hanya berjarak beberapa saat dari kehilangan kesempatan itu selamanya,” ujar Macron.
Sebagai simbol penyambutan langkah bersejarah ini, bendera Palestina juga tampak berkibar di Menara Eiffel, Paris — sebuah citra simbolis dari harapan solusi dua negara (two-state solution) yang mampu menjamin keamanan dan kehidupan warga Palestina.
Reaksi Israel dan Tantangan Diplomat
Pernyataan Macron tidak disambut baik oleh pemerintahan Israel. Pemerintah Israel menolak pengakuan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan pembentukan negara Palestina yang melemahkan tuntutan keamanan Israel.
Dalam pertemuan bilateral dengan Donald Trump, Macron menjelaskan bahwa pengakuan Palestina bukanlah tindakan yang mengabaikan serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023, melainkan bagian dari upaya diplomatik menuju solusi menyeluruh.
Sementara itu, menurut laporan Reuters, langkah Macron dianggap sebagai “landmark diplomatic shift” karena menghadirkan momentum baru dalam konflik Israel-Palestina.
Tantangan Praktis dan Kendala Lapangan
Walau pengakuan negara Palestina oleh Prancis bersifat simbolis, perubahan ini memengaruhi narasi diplomatik global. Beberapa poin penting:
Lebih dari 80% negara anggota PBB sudah mengakui Palestina dan langkah Prancis memperkuat tekanan diplomatik terhadap Israel.
Pengakuan tidak otomatis mengubah kondisi di lapangan, karena wilayah target Palestina — Gaza dan Tepi Barat — masih di bawah kontrol militer atau administratif yang kompleks.
Israel tetap memiliki kekuatan militer dan posisi negosiasi, termasuk dalam isu keamanan, pemukiman, dan perbatasan.
Negara-negara yang mengakui Palestina juga harus menghadapi tekanan geopolitik, terutama dari AS dan sekutu-sekutu Israel. Macron sendiri menghadapi kritik bahwa pengakuan negara Palestina “memihak” atau “mengganggu” dinamika konflik. (R01-R12-BFN)
