NASIONAL, (CNK) – Laju Galo Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat GAVEN (Lembaga Gebrakan Aktivis Independen), Muhammad AAP, menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menurutnya, wacana tersebut tidak sejalan dengan semangat menjaga independensi institusi penegak hukum.
AAP menilai, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan bentuk ideal dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Dengan struktur tersebut, Polri dinilai lebih leluasa bekerja secara profesional tanpa tekanan kepentingan politik sektoral.
Ia mengingatkan bahwa apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka potensi intervensi kebijakan akan semakin terbuka. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu netralitas Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polri harus berdiri di atas semua kepentingan. Selama ini, dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri memiliki ruang yang lebih netral dan profesional,” ujar AAP kepada Laju Galo.
Menurutnya, sistem komando langsung kepada Presiden juga memberikan kejelasan arah kebijakan dan tanggung jawab. Garis komando yang jelas dinilai penting agar Polri tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan antar lembaga.
AAP juga menilai bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada kekuatan dan independensi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap wacana perubahan struktur Polri harus dikaji secara matang dan melibatkan pandangan publik.
Ia menekankan bahwa pembenahan Polri seharusnya difokuskan pada peningkatan integritas, transparansi, serta pengawasan internal, bukan pada perubahan posisi kelembagaan yang justru berpotensi melemahkan institusi.
“Yang dibutuhkan rakyat adalah Polri yang bersih, profesional, dan berpihak pada keadilan, bukan Polri yang terikat kepentingan politik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan AAP sebagai bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap arah kebijakan nasional. Ia berharap Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia agar tetap mandiri, profesional, dan konsisten melayani kepentingan rakyat luas. (Wis)
