PEKANBARU, INFO_PAS (CNK) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru menerima kunjungan sinkronisasi dan koordinasi dari jajaran Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Rabu (18/2/2026).
Rombongan yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Agus Heryanto, melakukan peninjauan mendalam terhadap berbagai fasilitas di Lapas Pekanbaru, serta program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan.
Ia menambahkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung implementasi layanan dan pembinaan di satuan kerja Pemasyarakatan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan dan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas berjalan dengan baik dan selaras dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator. Lapas Pekanbaru menunjukkan komitmen yang baik dalam memberikan layanan, inovasi serta pembinaan kepada warga binaan,” ungkap Agus.
Lebih lanjut beliau juga memperkenalkan Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas beserta tugas dan fungsinya, yang berperan mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan keimigrasian dan pemasyarakatan lintas kementerian dan lembaga agar berjalan efektif, terpadu, serta sejalan dengan prinsip pelayanan publik, penegakan hukum, dan penghormatan hak asasi manusia.
Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, menyambut baik penilaian positif tersebut. Ia menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Kemenko Kumham Imipas memberikan motivasi tambahan bagi seluruh jajaran Lapas Pekanbaru untuk terus berinovasi.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dan perhatian dari jajaran Kemenko Kumham Imipas. Kegiatan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat program pembinaan, serta memastikan warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal agar siap kembali ke masyarakat,” ujar Yuniarto.
Ia juga menegaskan bahwa jajaran Lapas Pekanbaru berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pembinaan serta pemulihan warga binaan. (Agues Wibowo)
