TABALONG, KALSEL (CNK) — Merespons derasnya laporan masyarakat Kalimantan Selatan terkait dugaan ketidakberesan distribusi BBM, Ketua DPD GWI Kalsel Iswandi bersama tim investigasi Kopitv.id turun langsung menelusuri sejumlah SPBU di Tabalong, Balangan, HST (Barabai), HSS (Kandangan), hingga HSU (Amuntai). Investigasi ini dilakukan setelah banyak warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM dengan harga resmi dan menilai ada kejanggalan pola penyaluran di lapangan. Rangkaian penelusuran akan diperluas ke wilayah lain di Kalsel.
Di setiap SPBU yang dikunjungi, tim Kopitv.id diterima manajemen setempat untuk melakukan klarifikasi langsung. Iswandi menyampaikan temuan awal terkait sering kosongnya stok BBM tertentu dan maraknya harga eceran yang jauh di atas ketentuan. Harga Pertamax mencapai Rp18.000–Rp20.000, sementara Pertalite dijual Rp15.000–Rp17.000, memicu kecurigaan publik bahwa ada rantai distribusi yang tidak berjalan semestinya. Iswandi mendesak SPBU mengutamakan masyarakat umum daripada aktivitas yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, terutama saat antrean mengular.
Seorang pelapor, disamarkan dengan inisial BHN, mengungkapkan bahwa masyarakat kecil semakin tertekan oleh kondisi ini. Ia mengaku hanya mampu membeli BBM secukupnya untuk bekerja, namun harus kehilangan waktu karena antrean panjang dan stok yang tidak stabil. “Tolong prioritaskan masyarakat. Harga eceran sangat tinggi, kami terpaksa antre lama di SPBU,” ungkap BHN dengan nada kecewa.
Dalam dialog investigatif, Iswandi meminta penjelasan dari pihak SPBU terkait SOP internal, sistem pengawasan, dan tindakan apa yang ditempuh ketika ditemukan oknum yang melayani pembelian tidak sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa SPBU wajib mematuhi ketentuan Pertamina demi keadilan penyaluran. “Kami ingin kepatuhan penuh. BBM harus diterima masyarakat secara wajar dan merata, tanpa celah penyimpangan,” tegasnya.
Salah satu pihak manajemen SPBU, Yono, berkomitmen memberikan ruang lebih besar bagi konsumen umum dan menindak tegas oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Ia juga mengapresiasi langkah media dan organisasi wartawan yang aktif mengawal distribusi BBM. “Kami akan tindaklanjuti semua laporan dan memberi prioritas kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pebby, perwakilan manajemen SPBU lainnya, menegaskan bahwa pengelola SPBU hanya bertugas melayani pembelian sesuai prosedur, sedangkan pengawasan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Ia meminta pemerintah daerah terus memberi pembinaan intensif agar distribusi BBM tidak menjadi sumber konflik di masyarakat. “Pembinaan sangat penting, karena karakter konsumen beragam dan situasinya sensitif,” tutupnya.
Tim awak media akan terus mengawal dan menyampaikan keluhan masyarakat kepada Pertamina sampai ke instansi pemerintah terkait, jika terdapat temuan. Agar di tindak lanjuti sesuai prosedur nya.
TIM : GWI KALSEL
(R01-WIS_RED)
