MANADO, (CNK) – Sosok Kasat Reskrim Polres Minahasa Tenggara (Mitra) AKP Lutfi Arinugraha kini menjadi sorotan tajam. Ia diduga bukan hanya melepas barang bukti tambang ilegal, tetapi juga berupaya menyuap wartawan agar pemberitaan mengenai dirinya dihapus, Jum’at (5/9/2025).
Publik sebelumnya dikejutkan dengan hilangnya satu unit ekskavator yang sempat diamankan Polres Mitra dari mafia tambang ilegal berinisial Ci Dede. Padahal, barang bukti tersebut seharusnya menjadi penguat proses hukum. Namun alat berat itu lenyap dari halaman belakang Mapolres.
Seorang penambang lokal mengungkap bahwa praktik “tangkap-lepas” semacam ini bukan kali pertama terjadi.
“Sudah sering, tangkap alat berat, beberapa minggu kemudian hilang. Itu hanya modus untuk memeras mafia tambang,” ujarnya.
Skandal makin memanas setelah kasus diberitakan. Alih-alih memberi klarifikasi transparan, AKP Lutfi justru menghubungi wartawan media ini melalui WhatsApp dan menawarkan sejumlah uang agar berita dihapus.
“Aman kalo berkawan dengan kita, telepon kalau ada sesuatu jangan WA. Berita so hapus belum? Kirim jo no rek! Mau ketemu apa lewat udara?” tulis Lutfi dalam pesan singkatnya.
Tindakan tersebut dinilai tidak hanya mempermalukan institusi kepolisian, tetapi juga merupakan pelecehan terhadap kebebasan pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Saat dikonfirmasi resmi, Lutfi berdalih bahwa ekskavator itu hanyalah titipan dari Polda Sulut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya. Namun bantahan itu langsung dipatahkan Kasubdit Tindak Pidana Tertentu (Tidpiter) Polda Sulut, Kompol Rio Kumara, yang menegaskan barang bukti telah diserahkan sepenuhnya ke Polres Mitra untuk diproses.
Kisruh ini menciptakan krisis wibawa hukum di Sulawesi Utara. Jika aparat penegak hukum bisa bermain mata dengan mafia tambang dan bahkan berupaya membungkam pers, maka kepercayaan publik terhadap kepolisian semakin tergerus.
Kini, publik menagih langkah tegas dari Mabes Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Presiden RI untuk memastikan penegakan hukum berjalan tanpa kompromi.
(R01-R12-BFN)
