ASAHAN, (CNK) – Praktik dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal PTPN IV Regional II Bandar Pasir Mandoge kini memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan diduga telah berlangsung secara terstruktur, masif, serta melibatkan jaringan yang kuat.
Dengan luas areal mencapai ±7.848 hektare berdasarkan Sertifikat HGU No. 111, 112, dan 113 yang tersebar di tiga desa dan 10 afdeling, kawasan ini seharusnya berada dalam pengawasan ketat.
Namun fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya: sejumlah afdeling di Desa Mandoge dan Desa Huta Bagasan diduga menjadi “zona bebas” bagi aktivitas pencurian, pada Rabu. (22/4/26).
Wilayah hukum ini berada di bawah kendali Polres Asahan, khususnya Polsek Bandar Pasir Mandoge. Namun hingga saat ini, aparat dinilai gagal menunjukkan langkah penindakan yang tegas dan konsisten.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah terjadi pembiaran, atau justru ada indikasi pembiaran yang disengaja?
Berdasarkan keterangan masyarakat, praktik pencurian tidak berdiri sendiri.
Diduga kuat terdapat jaringan penadah yang secara aktif menampung hasil curian. Lebih mencengangkan, sejumlah nama yang beredar di tengah masyarakat disebut-sebut merupakan oknum berpengaruh, termasuk dugaan keterlibatan aparat desa.
Jika dugaan ini benar, maka praktik kejahatan ini bukan lagi sekadar pencurian biasa, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang melibatkan struktur sosial di tingkat lokal.
Data menunjukkan sejak tahun 2024 hingga 2026 terdapat sekitar 157 laporan polisi yang dilayangkan pihak perusahaan. Namun, mayoritas kasus tidak berujung pada efek jera. Banyak perkara diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, sementara lainnya mengendap tanpa kejelasan.
Kondisi ini dinilai justru memelihara keberanian pelaku, bahkan menjadikan pencurian sebagai mata pencaharian baru bagi sebagian oknum masyarakat.
Lebih ironis lagi, penegakan hukum selama ini dinilai hanya menyasar pelaku lapangan. Sementara itu, para penadah yang diduga menjadi aktor utama justru terkesan kebal hukum dan bebas beroperasi.
Dalam sejumlah insiden, pelaku bahkan disebut berani melakukan perlawanan terhadap aparat maupun pihak perusahaan. Hal ini semakin mempertegas lemahnya wibawa penegakan hukum di wilayah tersebut.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga masyarakat pemilik kebun sawit yang turut menjadi korban. Rasa aman kian menurun, sementara praktik ilegal semakin terbuka.
Aksi protes masyarakat pun telah terjadi. Kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti Narkoba (GAN) dari Desa Huta Padang bahkan turun ke jalan, mendatangi Polsek Bandar Pasir Mandoge, menuntut penindakan tegas terhadap pencurian sawit dan dugaan kaitannya dengan peredaran narkoba.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa persoalan di Mandoge bukan berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan masalah kriminalitas yang lebih luas.
Situasi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Ini adalah alarm keras bagi aparat penegak hukum.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka publik berhak mempertanyakan komitmen dan integritas aparat di wilayah hukum tersebut.
Masyarakat mendesak:
1. Polres Asahan segera melakukan penindakan menyeluruh, tidak tebang pilih.
2. Mengusut dan menindak tegas para penadah sebagai aktor kunci.
3. Mengaudit kinerja jajaran Polsek Bandar Pasir Mandoge.
4. Membuka secara transparan perkembangan penanganan ratusan laporan yang telah masuk
5. Apabila tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, maka patut diduga terjadi kegagalan sistemik dalam penegakan hukum, atau bahkan indikasi pembiaran yang lebih serius.
(Red/Tim)
Narasumber: GAN Kabupaten Asahan.
