JAKARTA, (CNK) – Di tengah krisis moneter dan gejolak politik yang melanda Indonesia pada 1998, terjadi peristiwa penting yang mempercepat berakhirnya kekuasaan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Sebanyak 14 menteri bidang ekonomi dan pembangunan secara bersamaan menyatakan mundur dari kabinet pada 20 Mei 1998.
Pengunduran diri massal tersebut menjadi pukulan berat bagi pemerintahan yang saat itu tengah menghadapi tekanan besar akibat krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terpuruk, inflasi melonjak, sektor perbankan mengalami guncangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun.
Keputusan tersebut lahir dalam rapat para menteri ekonomi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Ginandjar Kartasasmita, di Gedung Bappenas, Jakarta. Dalam berbagai catatan sejarah, rapat itu disebut sebagai forum yang membahas secara serius kondisi bangsa yang dinilai berada di ambang krisis ekonomi dan politik yang semakin dalam.
Dalam rapat tersebut, Ginandjar memaparkan kondisi perekonomian nasional yang dinilai sangat mengkhawatirkan. Mayoritas menteri yang hadir sepakat bahwa situasi tidak dapat dipertahankan tanpa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan. Hanya Menteri Negara Agraria/Kepala BPN saat itu, Ary Mardjono, yang menyampaikan pandangan berbeda.
Dari pertemuan itu lahir keputusan penting. Ginandjar menyatakan niatnya mundur dari Kabinet Pembangunan VII yang baru dilantik empat hari sebelumnya. Sikap tersebut kemudian diikuti sejumlah menteri lainnya hingga mencapai 14 orang.
Para menteri yang menyatakan mundur antara lain Akbar Tandjung, A. M. Hendropriyono, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto, Justika Baharsjah, Rachmadil Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Dalam pernyataan bersama, mereka menilai pembentukan kabinet baru tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan yang tengah dihadapi bangsa. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa dukungan elite ekonomi terhadap pemerintahan Soeharto telah melemah secara signifikan.
Menurut sejumlah catatan sejarah, Soeharto terkejut atas langkah para menterinya tersebut. Saat itu, ia masih berupaya mempertahankan legitimasi pemerintahan dengan merencanakan pembentukan Kabinet Reformasi.
Wakil Presiden saat itu, B. J. Habibie, bahkan disebut sempat meminta para menteri tetap bertahan. Namun keputusan mereka tidak berubah.
Kehilangan dukungan dari sejumlah menteri kunci dan elite politik membuat posisi Soeharto semakin sulit dipertahankan. Sehari kemudian, tepat pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah memimpin selama 32 tahun.
Peristiwa pengunduran diri massal 14 menteri tersebut hingga kini dikenang sebagai salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan Reformasi Indonesia dan menjadi titik balik berakhirnya era Orde Baru.
(Wis)
