PEKANBARU, (CNK) – Anggota Biasa PD Pemuda Panca Marga (PPM) Riau, Fadila Saputra, meminta Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Ayahanda Jenderal TNI (Purn) HBL Mantiri, menunda pelantikan pengurus DPD PPM Riau hasil Musyawarah Daerah (Musda) VIII yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026.
Permintaan tersebut disampaikan karena pelaksanaan Musda PPM Riau yang digelar pada 17 Mei 2026 dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan dan diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Menurut Fadila, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah belum dilaksanakannya proses validasi dan verifikasi terhadap Ketua DPD PPM Riau terpilih, Suhardiman Amby, sebagaimana diatur dalam Surat Telegram Nomor ST-04/MBLV/X/05/2017 tanggal 24 Mei 2017.
“Ketua DPD LVRI Provinsi Riau seharusnya melakukan validasi dan verifikasi terhadap ketua terpilih sebelum proses lebih lanjut dilakukan. Hal ini yang kami nilai belum dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Putera Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia ini, Kamis.
Ia juga menyoroti keputusan DPP PPM yang tetap mengesahkan hasil Musda meskipun menurutnya masih terdapat sejumlah persyaratan organisasi yang belum terpenuhi.
Fadila mengatakan penundaan pelantikan penting dilakukan untuk menjaga marwah organisasi serta menghindari polemik yang lebih luas di internal PPM.
“Kami berharap Ayahanda Ketua Umum LVRI dapat mempertimbangkan untuk menunda pelantikan yang direncanakan pada bulan Juni 2026. Persoalan Musda PPM Riau sudah menjadi perhatian publik dan ramai dibahas di berbagai media sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila pelantikan tetap dilaksanakan tanpa penyelesaian persoalan yang dipersoalkan sejumlah kader, maka tidak menutup kemungkinan akan ditempuh langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain meminta penundaan pelantikan, Fadila juga mengusulkan agar DPP LVRI membentuk tim independen pencari fakta untuk menelaah pelaksanaan Musda VIII PPM Riau secara menyeluruh.
Tim tersebut, menurut dia, perlu melakukan validasi dan verifikasi terhadap kepengurusan caretaker DPD PPM Riau maupun kepengurusan caretaker PPM kabupaten/kota yang menjadi peserta dan pemegang hak suara dalam Musda.
Lebih lanjut, Fadila meminta Kodam XIX/Tuanku Tambusai melalui Korem 031/Wira Bima serta jajaran Kodim di kabupaten/kota di Riau sebagai Dewan Pembina Teritorial turut membantu proses Validasi dan verifikasi terhadap kepengurusan caretaker PPM di daerah.
Seperti diketahui, pelaksanaan Musda VIII PPM Riau sebelumnya sempat menuai polemik dan keberatan dari sejumlah kader. Beberapa pihak mempertanyakan legalitas peserta Musda, mekanisme penggunaan hak suara, hingga proses penetapan ketua terpilih.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPP PPM maupun pengurus DPD PPM Riau hasil Musda VIII terkait permintaan penundaan pelantikan tersebut. (rls)
Sumber : DPP AMI
