PRABUMULIH, (CNK) – Dugaan sikap arogan seorang oknum kepala dinas terhadap insan pers di Kota Prabumulih menjadi sorotan. Persoalan tersebut mencuat setelah seorang wartawan berinisial SN mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan, baik saat bertemu dalam sebuah acara besar maupun ketika mendatangi kantor dinas untuk meminta penjelasan.
SN menuturkan, peristiwa bermula ketika dirinya bertemu dengan kepala dinas yang bersangkutan dalam sebuah kegiatan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, oknum pejabat itu diduga menunjukkan sikap arogan dan terkesan menantang dirinya di hadapan sejumlah orang.
SN menduga sikap tersebut berkaitan dengan pemberitaan yang sebelumnya diterbitkan mengenai pejabat maupun instansi yang dipimpinnya.
Merasa perlu meluruskan persoalan, SN kemudian berinisiatif mendatangi kantor dinas untuk meminta penjelasan sekaligus mengklarifikasi sikap yang sebelumnya ditunjukkan kepadanya.
Namun, kedatangannya justru disebut tidak mendapatkan sambutan sebagaimana yang diharapkan. SN mengaku kembali mengalami perlakuan yang dinilainya tidak menyenangkan.
Bahkan, menurut pengakuannya, salah seorang staf kepala dinas sempat memukul meja di dalam ruangan kantor. Tindakan tersebut membuat suasana pertemuan menjadi tidak nyaman dan dinilai menimbulkan kesan intimidatif terhadap dirinya sebagai wartawan.
“Seharusnya persoalan ini bisa dibicarakan dengan baik. Saya datang untuk meminta penjelasan, bukan mencari keributan. Kalau memang keberatan dengan pemberitaan, silakan sampaikan keberatan atau gunakan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap SN.
Menurutnya, perbedaan pandangan antara pejabat publik dan wartawan semestinya diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan profesional, bukan dengan sikap emosional.
Perlu dipahami, pers memiliki fungsi penting dalam menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kritik maupun pemberitaan yang disampaikan wartawan merupakan bagian dari kemerdekaan pers dalam kehidupan demokrasi.
Hal tersebut sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal (4) menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara itu, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal (5).
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam peristiwa yang dialami SN tetap harus didasarkan pada fakta dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai pejabat publik, kepala dinas diharapkan dapat memberikan contoh sikap profesional, terbuka terhadap kritik, serta menghormati kerja jurnalistik. Kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang pelayanan dan komunikasi publik yang mengedepankan etika serta keterbukaan informasi.
Kini, publik menantikan klarifikasi dari kepala dinas yang bersangkutan, termasuk penjelasan mengenai dugaan perilaku salah seorang staf yang disebut memukul meja saat SN datang meminta penjelasan.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi dan keterangan dari kepala dinas maupun staf yang bersangkutan masih diupayakan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Pers bukan musuh pejabat. Wartawan bukan pihak yang harus ditakuti. Kritik bukan ancaman, melainkan bagian dari kontrol sosial untuk mendorong pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
(Darwis Akbar_Red)
![]()



































