BATAM, KEPRI (CNK) – Kasus dugaan pemerasan terhadap Wilianto yang menyeret seorang oknum wartawan media online berinisial H, terus bergulir di Polresta Barelang. Perkara yang berkaitan dengan permintaan uang Rp75 juta agar pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester diturunkan (take down) tersebut kini menjadi sorotan, terutama terkait kronologi transaksi dan proses penetapan tersangka.
Di tengah proses penyidikan, pihak kuasa hukum tersangka mempertanyakan sejumlah tahapan penanganan perkara. Sementara itu, kepolisian menyatakan telah mengantongi rekaman percakapan yang diduga memperlihatkan adanya permintaan uang disertai ancaman penyebaran informasi yang berkaitan dengan korban.
Kuasa Hukum tersangka, Jakobus Silaban, SH, menegaskan bahwa angka Rp75 juta yang menjadi perhatian publik bukan berasal dari permintaan kliennya, Himawan, melainkan disebut sebagai tawaran dari Andi, perwakilan perusahaan rokok Manchester.
Menurut Jakobus, pertemuan antara kliennya dan Andi berlangsung atas inisiatif pihak perusahaan pada Selasa (17/11/26) malam sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah kafe kawasan Tiban.
“Angka Rp75 juta itu keluar dari mulut Andi, bukan dari Himawan selaku klien saya,” ujar Jakobus.
Ia menjelaskan, nominal tersebut disebut-sebut sebagai biaya koordinasi dengan sekitar 140 media. Jika dibagi secara merata, masing-masing media diperkirakan memperoleh sekitar Rp500 ribu.
Selain nominal uang, pihak kuasa hukum juga mempertanyakan kedudukan pelapor. Jakobus menilai Andi merupakan pihak yang secara langsung berkomunikasi dengan kliennya sekaligus disebut melakukan transfer uang muka atau *down payment* (DP) sebesar Rp10 juta.
“Yang berbicara dengan terlapor adalah Andi. Yang mentransfer uang DP Rp10 juta juga Andi. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa laporan justru dilakukan oleh Wilianto,” katanya.
Pertanyakan Proses Penetapan Tersangka
Tidak hanya mempersoalkan kronologi transaksi, Jakobus juga menyoroti rentang waktu penanganan perkara yang menurutnya berlangsung sangat singkat.
Berdasarkan dokumen yang berada dalam penguasaan tim kuasa hukum, Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan tercatat bertanggal 15 November 2026. Sementara surat penetapan tersangka disebut diterbitkan pada pagi hari 16 November 2026.
Jakobus menyebut, kliennya menerima transfer uang DP Rp10 juta pada malam 15 November, sekitar pukul 23.00 hingga 24.00 WIB. Ia mengklaim kliennya sempat menolak dan meminta transaksi ditunda hingga keesokan harinya. Namun, Andi disebut tetap mendesak meminta nomor rekening.
Menurutnya, hanya berselang sekitar empat jam setelah transaksi tersebut, kliennya dijemput penyidik dari kediamannya di kawasan Nagoya.
“Pertanyaan kami, apakah setelah ditangkap baru ditetapkan sebagai tersangka atau penetapan tersangka sudah dilakukan sebelum penangkapan? Ini perlu dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Ia menilai, rangkaian tahapan mulai dari administrasi penyidikan, penyelidikan, penyidikan, gelar perkara, penetapan tersangka hingga penangkapan perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Jakobus menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan kecepatan aparat dalam menangani perkara. Namun, kecepatan tersebut harus tetap diiringi ketelitian, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara pidana.
Bahkan, ia menyebut apabila seluruh tahapan tersebut benar-benar dilaksanakan secara lengkap dan sesuai aturan dalam waktu sekitar tiga jam, hal itu dapat menjadi gambaran efektivitas penanganan perkara oleh kepolisian.
“Kami berharap seluruh penyidik di Indonesia bisa mencontoh kecepatan dan ketangkasan kerja penyidik Polresta Barelang. Kalau memang semua proses dilakukan dengan lengkap dan sesuai aturan hukum, tentu masyarakat akan mengapresiasi,” ungkapnya.
Polisi: Ada Rekaman Permintaan Uang Rp75 Juta
Di sisi lain, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, memberikan keterangan berbeda terkait perkara tersebut.
Agung menyatakan penyidik telah mengantongi rekaman yang diduga memperlihatkan tersangka meminta uang Rp75 juta kepada korban. Permintaan tersebut, menurutnya, disertai ancaman akan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan korban apabila uang tidak diberikan.
“Sudah ada pengakuan yang bersangkutan bahwasanya dia meminta uang itu. Nantinya uang itu akan dibagikan ke teman-teman media yang lain. Itu yang masih kami dalami untuk dikejar,” ujar Agung kepada awak media di Mapolresta Barelang, Kamis (19/11).
Agung menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, uang Rp75 juta tersebut rencananya akan dibagikan kepada 173 media yang disebut sebagai jaringan tersangka.
Dari total uang yang diminta, korban diketahui telah menyerahkan Rp10 juta sebagai pembayaran awal agar pemberitaan yang memuat informasi mengenai dirinya segera diturunkan atau dihapus.
“Jadi memang ada rekamannya dia meminta uang untuk menurunkan berita. Uang itu baru dibayar Rp10 juta sebagai uang muka,” jelasnya.
Agung menambahkan, pemberitaan yang menjadi persoalan diduga mencatut foto atau nama seseorang dan mengaitkannya dengan aktivitas penjualan rokok ilegal.
Laporan yang diterima kepolisian berasal dari perorangan. Sementara itu, keterlibatan pihak lain dalam dugaan perkara tersebut masih terus didalami.
Penyidik juga berencana memanggil sejumlah pihak, termasuk media-media yang namanya disebut dalam perkara tersebut, guna dimintai klarifikasi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan apakah ada pihak lain yang mengetahui, terlibat, atau memiliki hubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
**Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Turut Disorot**
Selain dugaan pengancaman, kepolisian juga menyoroti informasi mengenai peredaran rokok ilegal yang menjadi materi pemberitaan.
Namun, Agung menegaskan bahwa penanganan pelanggaran di bidang kepabeanan merupakan kewenangan Bea Cukai. Adapun kepolisian menindaklanjuti perkara berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pengancaman dengan pencemaran, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.
Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain.
Perbedaan keterangan antara pihak kuasa hukum dan penyidik terkait asal-usul nominal Rp75 juta, kronologi transaksi, serta tahapan penetapan tersangka menjadi sejumlah hal yang masih perlu didalami dalam proses hukum selanjutnya. (Darwis Akbar_Red)
![]()


































