Jakarta – Batu Bara diangkut kapal tongkang di Samarinda, Kalimantan Timur (11/1). (Foto: AKSARA M. RAHMAN–AFP). LARANGAN ekspor Batu Bara seharusnya berlaku sampai akhir Januari. Namun banyak negara pelanggan batu bara Indonesia klepek-klepek. Jepang dan Korea Selatan terancam blackout jika kiriman batu bara dihentikan.
CAHAYANEWSKEPRI.COM – Mereka mengirim surat ke Presiden Joko Widodo memohon agar keran perdagangan emas hitam itu dibuka lagi. Pemerintah akhirnya mendengarkan keluhan itu. Ekspor batu bara dibuka kembali secara bertahap.
Keputusan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi Pers kemarin (12/1). Namun, perusahaan pengekspor harus memenuhi persyaratan Domestic Market Obligation (DMO). ”Yang sudah 100 persen memenuhi DMO, diberi prioritas pertama,” kata Arifin.
DMO sudah ditetapkan pemerintah sejak 2018. Pengekspor batu bara diwajibkan memasok 25 persen dari total produksinya untuk pemenuhan dalam negeri. Sisanya boleh diekspor.
Total produksi batu bara selama 2021 mencapai 614 juta ton. Dari jumlah itu, 40 persen di antaranya memenuhi spesifikasi pembangkit listrik dalam negeri.
Namun banyak pengusaha yang tidak mematuhi aturan DMO. Batu bara yang harganya sedang melambung itu diekspor secara besar-besaran. Perang datang antara Tiongkok dan Australia melambungkan harga jual batu bara. Australia adalah pemasok batu bara terbesar kedua setelah Indonesia.
Imbasnya PLN sampai mengalami krisis batu bara. Sebanyak 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terancam padam akhir tahun lalu. Sebanyak 10 Juta pelanggan PLN harus diprioritaskan. Makanya presiden sampai mengeluarkan larangan ekspor batu bara itu.
Gara-gara masalah itu fenomena gunung es di perdagangan batu bara terungkap. Dari 634 perusahaan batu bara, hanya 15 persen perusahaan yang patuh pada ketentuan DMO.
Dalam 12 hari penghentian ekspor batu bara, PLN membenahi kontrak kerjanya. Sebanyak 70 persen PLTU sudah menyetok batu bara untuk kebutuhan sampai 15 hari.
Ada tambahan suplai 2,9 juta ton batu bara di awal Januari. Pemerintah juga mencari tambahan 3,4 juta ton pada 6 Januari. Pada 9 Januari ada juga tambahan 2,1 juta ton. PLN yang biasanya cuma dapat jatah 10,7 juta ton, bakal mendapat pasokan 16,2 juta ton bulan ini.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif.
”Mudah-mudahan ada statement dari PLN yang menyatakan suplai sudah aman. Berarti jadwal keberangkatan kapal ke pembangkit sudah ada kontraknya,” lanjut Arifin. Menurutnya stok batu bara nasional sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Gara-gara ada pengusaha yang nakal, situasi jadi kacau.
MENKO Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sudah mendapat laporan dari PLN. Mereka menyatakan kebutuhan batu bara sudah aman.
Sebanyak 37 kapal telah diisi batu bara mulai berlayar tadi malam. Mereka inilah yang taat pada ketentuan DMO. ”Jadi kapal yang sudah diisi dengan batu bara, hari ini kita rilis. Kapal mulai meluncur, ekspor secara bertahap kita jalankan,” lanjut Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.
Kementerian Keuangan juga menyiapkan Badan Layanan Umum (BLU) untuk memperketat DMO. Konsepnya sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Semangatnya adalah hilirisasi. BPDPKS dibentuk agar produk kelapa sawit tidak diekspor secara mentah. Tapi jadi produk turunan: biofuel. Sedangkan produk turunan batu bara meliputi briket, gasifikasi batu bara, hingga kokas.
BLU batu bara itu juga punya tugas menjamin pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri aman. ”Nanti BLU yang bayar ke PLN. Sehingga PLN dapat harga pasar,” lanjut Luhut.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim kurang sepakat dengan pembentukan BLU itu. Menurutnya pengawasan batu bara seharusnya ada di tangan kementerian. ”Kan ada direkturnya itu batu bara di kementerian ESDM (Ditjen Mineral dan Batu Bara),” ujar doktor Ketenagalistrikan Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.
Menurutnya, tugas pengawasan ada di tangan kementerian. Bukan badan layanan. Karena itulah ia melihat skema BLU kurang tepat untuk kebutuhan negara.
Sejak menjabat sebagai anggota DEN 2009, ia sudah berkoar agar DMO tidak dibentuk. Keberadaan DMO menegaskan bahwa batu bara memang untuk diekspor.
”Batu bara itu modal pembangunan. Gak perlu DMO dong. Wong itu modal,” katanya tadi malam. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang punya cadangan batu bara melimpah tapi disimpan untuk kebutuhan negara.
Nyatanya Indonesia menjadi pengekspor batu bara terbesar di dunia. Menurutnya, pemerintah perlu berpikir jangka panjang. Sebab sumber daya yang tidak bisa diperbarui itu dibutuhkan generasi penerus bangsa. Tidak dihabiskan untuk generasi sekarang.
Ia juga menyayangkan mengapa sampai Presiden Joko Widodo sampai turun tangan menyetop ekspor. Artinya ada tugas yang tidak berjalan di level kementerian.
Sumber rilis ; (Salman Muhiddin/In’Jr).
