PANGKALPINANG, (CNK) – Polemik keberadaan barang bukti balok timah kembali mencuat dan memantik perhatian publik. Sebanyak kurang lebih 13 hingga 14 ton timah hasil tangkapan aparat Polresta Pangkalpinang kini menjadi sorotan, bukan hanya karena nilainya yang ditaksir mencapai Rp5 miliar, tetapi juga karena minimnya transparansi dalam penanganannya. Sabtu (11/4/2026).
Kapolresta Pangkalpinang, Max Mariners, sebelumnya menyatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut dalam kondisi aman dan telah dititipkan di gudang milik PT Timah Tbk yang berada di kawasan Cambai.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas isu yang berkembang terkait dugaan hilangnya barang bukti.
Namun alih-alih meredam polemik, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru.
Hingga kini, publik belum pernah melihat secara langsung keberadaan fisik barang bukti dimaksud.
Tidak ada konferensi pers terbuka, tidak ada dokumentasi visual yang dipublikasikan, dan tidak ada penjelasan rinci mengenai jumlah pasti maupun kondisi terkini timah tersebut.
Ketiadaan transparansi ini menjadi ganjalan serius, mengingat barang bukti yang ditangani bukan dalam jumlah kecil.
Belasan ton timah merupakan aset bernilai tinggi yang semestinya berada dalam pengawasan ketat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dalam konteks penegakan hukum, keterbukaan informasi bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari akuntabilitas institusi.
Kekhawatiran publik bukan tanpa alasan. Sejumlah kasus serupa di masa lalu menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti timah kerap menyisakan persoalan, bahkan hingga dugaan kehilangan dalam jumlah besar.
Situasi ini membuat klaim “aman” menjadi tidak cukup kuat jika tidak disertai bukti konkret yang bisa diuji secara publik.
Selain itu, praktik penitipan barang bukti kepada pihak ketiga, termasuk perusahaan tambang, juga menimbulkan potensi risiko.
Tanpa mekanisme pengawasan yang transparan dan independen, potensi konflik kepentingan serta celah penyimpangan menjadi hal yang sulit diabaikan.
Sejumlah kalangan pun mulai mendorong agar *Polresta Pangkalpinang* segera mengambil langkah konkret.
Mulai dari menggelar konferensi pers terbuka, memperlihatkan langsung barang bukti kepada publik, hingga membuka hasil audit terkait jumlah dan kondisi riil timah yang diamankan.
Tak kalah penting, publik juga menanti kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk penetapan pihak yang bertanggung jawab.
Dalam perkara dengan nilai miliaran rupiah, kepercayaan publik menjadi taruhan utama. Ketika informasi tertutup dan klarifikasi terbatas, ruang spekulasi akan semakin melebar.
Di titik inilah transparansi menjadi satu-satunya cara untuk meredam kecurigaan.
Jika keterbukaan terus dihindari, maka wajar apabila publik mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik penyimpanan barang bukti tersebut.
Sebab dalam penanganan kasus besar, diam bukanlah strategi—melainkan justru membuka ruang bagi dugaan yang lebih besar. (KBO Babel_Wis)
