SIJUNJUNG, SUMBAR (CNK) — Video dugaan pengeroyokan terhadap sejumlah wartawan asal Pekanbaru, Riau, di kawasan SPBU 13.275.513 Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, viral di media sosial.
Peristiwa tersebut memicu perhatian serius karena terjadi ketika rombongan wartawan disebut sedang menjalankan aktivitas jurnalistik.
Disisi lain, insiden itu juga membuka persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni dugaan praktik penyaluran BBM bersubsidi yang disebut terjadi di SPBU tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan, rombongan wartawan datang untuk melakukan investigasi mengenai kelangkaan dan panjangnya antrean BBM jenis solar atau Biosolar.
Para wartawan disebut tengah menelusuri dugaan adanya penyaluran BBM subsidi kepada pihak tertentu, termasuk dugaan pengisian menggunakan jerigen atau galon serta informasi mengenai BBM yang diduga berkaitan dengan kebutuhan aktivitas pertambangan.
Namun, kegiatan tersebut kemudian berujung pada cekcok dengan sejumlah pihak di lokasi SPBU. Perselisihan disebut berkembang menjadi kontak fisik.
Dalam sejumlah informasi yang beredar di media sosial, terdapat dugaan keterlibatan oknum pekerja SPBU dalam insiden tersebut. Bahkan, kendaraan yang digunakan rombongan wartawan juga disebut mengalami kerusakan.
Dua Persoalan Jangan Saling Menutupi
Peristiwa ini semestinya tidak berhenti pada persoalan siapa yang memukul dan siapa yang dipukul.
Ada sedikitnya dua persoalan yang perlu dibuka secara terang.
Pertama, dugaan kekerasan terhadap wartawan. Kedua, dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Jika kekerasan benar terjadi ketika wartawan sedang menjalankan tugas jurnalistik, maka persoalan tersebut bukan sekadar perselisihan pribadi. Ada aspek perlindungan terhadap kemerdekaan pers dan keselamatan jurnalis yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Sebaliknya, jika terdapat dugaan pemerasan atau tindakan melawan hukum lain yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai wartawan, dugaan tersebut juga wajib diperiksa dan dibuktikan melalui proses hukum.
Kedua persoalan tersebut tidak boleh dicampuradukkan.
Empat Wartawan Diamankan
Informasi yang berkembang menyebutkan, empat wartawan asal Pekanbaru kemudian diamankan anggota Polsek Kamang Baru dan dibawa ke Mapolsek untuk mencegah situasi semakin memanas.
Kapolsek Kamang Baru, Syafrinal, sebagaimana dikutip dari informasi yang beredar, membenarkan adanya pengamanan terhadap empat wartawan tersebut.
Namun, kronologi lengkap mengenai penyebab awal keributan, pihak-pihak yang terlibat, serta siapa yang melakukan tindakan kekerasan masih harus dibuktikan melalui penyelidikan.
Pemeriksaan terhadap saksi, rekaman video, rekaman kamera pengawas apabila tersedia, kondisi kendaraan, serta hasil pemeriksaan medis atau visum dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap fakta sebenarnya.
Dua Versi Beredar
Dalam perkembangan kasus, muncul sedikitnya dua versi.
Pihak yang mengaku sebagai korban menyebut adanya perlakuan kasar dari pihak tertentu di SPBU sebelum terjadi percekcokan dan kontak fisik.
Sementara itu, berkembang pula narasi bahwa kedatangan rombongan wartawan berkaitan dengan dugaan pemerasan.
Kedua versi tersebut sama-sama merupakan informasi yang harus diuji.
Tuduhan pemerasan tidak dapat dianggap terbukti hanya karena beredar di media sosial. Demikian pula tudingan pengeroyokan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan potongan video tanpa melihat rangkaian kejadian secara utuh.
Karena itu, penyidik perlu memeriksa seluruh pihak secara objektif agar perkara tidak dibangun berdasarkan opini atau narasi sepihak.
Dugaan Penyaluran BBM Subsidi Juga Harus Dibuka
Di luar persoalan kekerasan, pertanyaan mengenai distribusi Biosolar di SPBU 13.275.513 Parit Rantang juga layak mendapat perhatian.
Jika benar terdapat antrean panjang dan kelangkaan BBM subsidi, masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut.
Termasuk apakah benar terdapat pengisian menggunakan jeriken atau galon, siapa penerimanya, berapa volume yang disalurkan, serta untuk kepentingan apa BBM tersebut digunakan.
Jika seluruh penyaluran telah sesuai ketentuan, pihak SPBU tentu memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi sekaligus menunjukkan data atau dokumen pendukung kepada instansi berwenang.
Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi, maka aparat dan instansi terkait perlu mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai keributan antara wartawan dan pihak SPBU justru membuat persoalan distribusi BBM subsidi yang menjadi latar belakang kedatangan rombongan wartawan tidak pernah diperiksa.
Polda Sumbar Diminta Transparan
Kasus ini dikabarkan telah mendapat perhatian hingga tingkat Polda Sumatera Barat.
Jika benar demikian, penanganan perkara diharapkan dilakukan secara profesional, transparan dan berimbang.
Aparat perlu mengungkap fakta secara menyeluruh, bukan hanya memproses satu sisi perkara.
Apabila terdapat dugaan kekerasan, pihak yang terbukti melakukan perbuatan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Sebaliknya, apabila penyidik menemukan bukti adanya pemerasan atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh oknum wartawan, proses hukum juga harus berjalan tanpa pandang bulu.
Jangan Vonis Lewat Media Sosial
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa media sosial bukan ruang untuk menjatuhkan vonis.
Video yang beredar dapat menjadi petunjuk awal, tetapi bukan otomatis menggambarkan seluruh rangkaian kejadian.
Penyidik tetap perlu melihat konteks sebelum, saat dan setelah terjadinya kontak fisik.
Begitu pula identitas dan status setiap orang yang berada di lokasi perlu dipastikan. Tanggung jawab pidana pada prinsipnya dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan pidana, bukan secara otomatis kepada suatu perusahaan atau badan usaha hanya karena kejadian berlangsung di lokasi usaha tersebut.
Apabila ada pekerja atau individu tertentu yang terbukti melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya harus dilihat berdasarkan peran dan bukti yang ditemukan.
Bongkar Sampai Terang
Media ini menilai kasus di SPBU Parit Rantang tidak boleh berhenti pada pertanyaan sederhana: siapa memukul dan siapa dipukul.
Ada dua kepentingan publik yang harus dijawab.
Pertama, apakah benar terjadi kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik?
Kedua, apakah terdapat pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi sebagaimana informasi yang beredar?
Kedua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui proses pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan bukti.
Pihak SPBU 13.275.513 Parit Rantang maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan juga perlu diberikan ruang yang memadai untuk menyampaikan klarifikasi dan versi kejadian mereka.
Dengan demikian, publik tidak hanya mendapatkan video yang viral, tetapi juga mendapatkan fakta hukum dan fakta lapangan secara utuh.
Sebab, kebenaran sebuah peristiwa tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling cepat mengunggah video, melainkan oleh bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
(Wis_Red)
