KEDIRI (CNK) – Biaya mengurus SIM dan administrasi kendaraan di Kediri Kota kini jadi sorotan. Sejumlah warga mengaku harus mengeluarkan uang jauh di atas tarif yang mereka ketahui, sehingga Gerakan Anti Korupsi (GAK) PANJI LARAS turun tangan meminta penjelasan resmi.
Ketua Umum GAK PANJI LARAS, Karyanto, menegaskan langkah ini bukan untuk menyudutkan institusi mana pun. Menurutnya, masyarakat hanya butuh kepastian: berapa sebenarnya biaya resmi, dan uang yang mereka bayar itu larinya ke mana.
“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan. Kalau memang semua biaya itu resmi, tolong dibuka secara transparan. Tapi kalau ada pungutan di luar aturan, ya harus diperiksa sesuai hukum,” kata Karyanto.
Angka yang Dikeluhkan Warga
Dari pengaduan yang masuk ke GAK PANJI LARAS, warga menyebut nominal sebagai berikut:
• Urus surat motor: sekitar Rp300.000 • Urus surat mobil: sekitar Rp500.000 • SIM C: sekitar Rp750.000 sampai Rp800.000 • SIM A: sekitar Rp900.000 sampai Rp1 juta
GAK PANJI LARAS menegaskan angka tersebut masih sebatas informasi awal. Belum bisa dipastikan apakah itu akumulasi biaya resmi, biaya jasa pihak ketiga, atau ada tambahan yang tidak punya dasar hukum.
Surat Audiensi Sudah Disiapkan
Sebagai langkah awal, DPP GAK PANJI LARAS sudah menyiapkan surat permohonan audiensi Nomor 002/DPP-GAK-PL/XI/2026 kepada Kapolres Kediri Kota.
Dalam surat itu, mereka meminta Kapolres menugaskan pejabat yang berkompeten untuk menjelaskan langsung mekanisme pelayanan, rincian tarif resmi Samsat, tarif penerbitan SIM C dan SIM A, hingga sistem pengawasan terhadap petugas dan pihak yang terlibat.
Selain audiensi, GAK PANJI LARAS juga menyiapkan aksi damai sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.
Enam Tuntutan yang Dikawal
Ada enam poin utama yang akan dibawa dalam audiensi dan aksi damai:
1. Buka seluruh tarif resmi pengurusan administrasi kendaraan di Samsat Kediri Kota.
2. Jelaskan tarif resmi SIM C dan SIM A sesuai ketentuan PNBP.
3. Klarifikasi informasi pembayaran yang disampaikan masyarakat.
4. Periksa jika ada bukti permintaan atau penerimaan uang di luar ketentuan.
5. Evaluasi pengawasan pelayanan agar tidak ada lagi percaloan dan pungli.
6. Tindaklanjuti secara profesional jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Tidak Berhenti di Janji
Karyanto menegaskan, GAK PANJI LARAS tidak mau persoalan ini hanya dijawab dengan kalimat normatif.
“Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa untuk dapat pelayanan harus bayar dengan nominal yang tidak jelas dasarnya. Negara sudah mengatur tarifnya. Transparansi itu kewajiban penyelenggara pelayanan,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang klarifikasi untuk Polres Kediri Kota dan instansi terkait. Namun, jika ada bukti awal praktik pungutan tidak sah, ia meminta agar ditindaklanjuti serius dan tanpa tebang pilih.
“Prinsip kami sederhana: pelayanan harus transparan, biaya harus jelas, dan tidak boleh ada pungutan tanpa dasar hukum. Kami akan kawal sampai ada kejelasan,” pungkas Karyanto.
GAK PANJI LARAS kembali menegaskan, seluruh informasi ini masih dalam tahap pengaduan masyarakat dan belum menjadi kesimpulan adanya tindak pidana. Pihak Polres, pengelola Samsat, dan instansi terkait diharapkan memberi penjelasan agar persoalannya terang dan objektif.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait (Samsat Kediri_Red) belum bisa dimintai penjelasan secara resmi. Dan redaksional terus membuka ruang terkait hak jawab sebagai keperimbangan pemberitaan yang akurat tentang suatu kebenaran.
(Tim/In/Min_Wis)
