Catatan Herman Batin Mangku ‘Jurnalis’
JAKARTA, (CNK) – Lama juga saya menaruh harapan kepada Prabowo Subianto. Sejak mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014, saya melihat ada sesuatu yang layak ditunggu dari kepemimpinannya kelak. Ketika seorang relawan membawa sekarung kaus bergambar Prabowo, saya ikut memakainya dan membagi-bagikannya. Ketika kembali mencalonkan diri, saya bahkan membeli kaus yang dijual para simpatisannya.
Bagi saya, itu bukan sekadar urusan kaus. Itu cara sederhana menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani berdiri di atas kaki sendiri.
Pada pencalonan berikutnya, harapan itu tidak ikut luntur bersama warna kaus yang memudar. Saya tetap konsisten. Saya membayangkan Indonesia dipimpin seseorang yang tidak gampang menunduk di hadapan kekuatan asing, tidak mudah menyerahkan kekayaan alam kepada kepentingan segelintir orang, dan tidak membiarkan rakyatnya menjadi penonton di negeri sendiri.
Ketika Prabowo akhirnya menjadi presiden, ujian sesungguhnya pun dimulai. Hiruk-pikuk warganet yang menjadikannya bahan olok-olok, menyamakannya dengan pelawak stand-up comedy, bahkan melabelinya sebagai “badut” politik bersama orang-orang di lingkar kekuasaannya, termasuk yang kerap diasosiasikan dengan “Geng Solo”, tidak serta-merta membuat saya ikut tertawa.
Saya memilih menunggu.
Saya tidak ingin buru-buru menghakimi hanya karena omongan-omongan besarnya. Menilai presiden sebelum pekerjaannya teruji sama saja dengan menilai rasa rendang hanya dari foto di buku menu.
Namun, setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, panggung politik masih terlalu sering riuh oleh pidato, seremoni, kunjungan, joget gemoy, dan janji-janji besar. Sementara itu, rakyat masih menunggu jawaban atas pertanyaan sederhana: kapan kekayaan negeri ini benar-benar terasa di meja makan, dalam biaya sekolah, pelayanan kesehatan, dan rekening keluarga? Kapan janji kedaulatan itu menjelma menjadi kesejahteraan yang bisa dirasakan?
Dalam kesabaran itu, saya mulai bertanya-tanya: apakah harapan yang saya rawat sejak 2014 hanya akan berakhir menjadi kaus yang tersimpan di lemari kenangan? Apakah janji melawan dominasi kepentingan asing dan menegakkan kedaulatan bangsa akan berhenti sebagai slogan yang gagah ketika diteriakkan, tetapi kehilangan tenaga ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi, oligarki, kapitalisme, dan jejaring kekuatan yang selama ini menikmati keuntungan dari kekayaan Indonesia?
Pertanyaan itu bukan berarti saya sudah kehilangan harapan. Justru karena masih berharap, saya ingin melihat pembuktian.
MSCI, Siapa Takut?
Saya mulai melihat secercah harapan ketika Prabowo melontarkan pernyataan tegas terhadap Morgan Stanley Capital International (MSCI), penyedia indeks pasar modal global yang mengumumkan kemungkinan menurunkan status pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi *standalone market.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahannya, Prabowo menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak takut dan tidak akan gentar menghadapi tekanan tersebut.
Bagi saya, sikap tegas itu menarik. Indonesia tidak boleh kehilangan keberanian hanya karena menghadapi tekanan dari lembaga global yang memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi internasional.
Namun, keberanian tidak cukup berhenti pada pernyataan di podium. Persoalan MSCI juga menyangkut hal mendasar: transparansi pasar, kredibilitas regulator, tata kelola perdagangan saham, dan kepercayaan investor. Kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi serta kecukupan langkah regulator menjadi bagian dari persoalan yang disorot MSCI.
Karena itu, jawaban Indonesia tidak cukup hanya dengan berkata, “Siapa takut!”
Pemerintah dan otoritas pasar modal harus menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia dikelola secara transparan, adil, dan dapat dipercaya. Jika ada persoalan tata kelola, benahi. Jika ada praktik yang merugikan investor, tindak. Jika ada penilaian yang dianggap tidak tepat, jawab dengan data dan argumentasi yang kuat.
Jangan sampai keberanian membela kedaulatan justru kehilangan makna karena kita abai membenahi persoalan di dalam negeri.
Indonesia tidak perlu tunduk kepada siapa pun. Tetapi Indonesia juga harus mampu membuktikan bahwa sistem ekonominya layak dipercaya.
Singapura, Oke Gas, Oke Gas!
Prabowo seakan terus mengingatkan bangsa ini bahwa kekayaan Indonesia selama puluhan tahun tidak selalu dinikmati secara optimal oleh rakyatnya sendiri. Kita memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi manfaat ekonominya masih harus terus diperjuangkan agar lebih banyak dirasakan masyarakat.
Dalam konteks itu, hubungan Indonesia dengan Singapura juga menarik untuk dicermati.
Ketika Indonesia menghadapi musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan asap lintas batas kembali mengingatkan kita bahwa masalah lingkungan tidak mengenal batas negara. Di tengah kesulitan itu, muncul pula perdebatan mengenai sikap negara tetangga terhadap dampak asap yang berasal dari kebakaran di Indonesia.
Saya memahami kegelisahan ketika negara yang sedang menghadapi bencana justru merasa tidak memperoleh pengertian yang semestinya dari negara tetangga.
Narasi yang berkembang mengenai langkah pemerintah mengurangi pasokan gas ke Singapura pun menarik perhatian. Jika kebijakan tersebut memang ditempuh sebagai bagian dari strategi memperkuat kepentingan nasional, publik berhak mengetahui dasar, mekanisme, dan dampak ekonominya.
Sebab, hubungan antarnegara bukan sekadar urusan siapa yang lebih keras bersuara. Hubungan itu menyangkut kontrak, pasokan energi, kepentingan industri, dan posisi tawar masing-masing negara.
Singapura membutuhkan energi. Indonesia memiliki sumber daya energi. Hubungan itu semestinya menjadi ruang untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan, bukan hubungan yang membuat Indonesia terus merasa berada di posisi yang kurang menguntungkan.
Kalau memang ada kesempatan memperkuat posisi tawar, mengapa tidak dimanfaatkan?
Namun, sekali lagi, jangan hanya mengandalkan slogan. Pastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia, bukan sekadar terdengar gagah di telinga publik.
Singapura boleh punya kepentingan. Indonesia juga punya kepentingan. Yang penting, jangan sampai kekayaan alam kita terus mengalir keluar tanpa nilai tambah yang sepadan bagi rakyat sendiri.
Oke gas, oke gas! Tetapi hasilnya harus jelas, bukan sekadar ramai di ruang percakapan.
BRICS: Seribu Kawan Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak
Salah satu langkah penting dalam diplomasi pemerintahan Prabowo adalah bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Indonesia kemudian mengikuti KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada Juli 2025.
Pemerintah memandang keanggotaan tersebut sebagai peluang memperluas kerja sama dengan negara-negara berkembang, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong tata kelola global yang lebih inklusif.
Bagi saya, langkah ini menarik dalam konteks upaya memperluas ruang gerak Indonesia di tengah persaingan kekuatan dunia.
Indonesia tidak seharusnya menggantungkan seluruh harapan ekonomi dan diplomatiknya pada satu kelompok negara. Kita perlu memperluas pasar ekspor, membuka kerja sama teknologi, mencari sumber investasi alternatif, dan memperkuat posisi tawar dalam berbagai forum internasional.
Semakin banyak pintu yang bisa kita ketuk, semakin besar pula peluang untuk menentukan arah kerja sama berdasarkan kepentingan nasional. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk bangsa lain, sementara sumber daya dan potensi ekonominya dinikmati pihak lain.
Pada Maret 2026, Prabowo juga menyampaikan sikap bahwa Indonesia tidak akan ragu meninggalkan kerangka perdagangan yang merugikan kepentingan nasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak anti-Amerika, anti-China, anti-Rusia, ataupun anti-Eropa. Yang menjadi persoalan adalah ketika kepentingan asing ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan rakyat Indonesia.
Prinsip itu patut menjadi pegangan diplomasi kita: bersahabat dengan semua negara, tetapi tidak kehilangan kemampuan menentukan sikap sendiri.
Kita tidak perlu memusuhi bangsa lain untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Kita hanya perlu memastikan bahwa kerja sama berlangsung secara adil dan tidak mengubah kemerdekaan menjadi barang diskon.
Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 menjadi salah satu ujian penting. Pemerintah menyampaikan bahwa tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia turun dari 32 persen menjadi 19 persen, dengan pengecualian tarif untuk sejumlah produk unggulan Indonesia.
Dari sudut pandang kepentingan ekonomi nasional, kesepakatan seperti ini perlu dinilai secara menyeluruh. Penurunan tarif dapat membuka peluang bagi eksportir Indonesia, tetapi publik juga perlu mencermati kewajiban timbal balik, konsekuensi terhadap industri dalam negeri, dan dampaknya terhadap pekerja serta pelaku usaha nasional.
Jangan hanya menghitung apa yang kita peroleh. Hitung pula apa yang harus kita berikan.
Di situlah makna kedaulatan diuji. Bukan pada seberapa sering kita menyebut kepentingan nasional, melainkan pada kemampuan memastikan bahwa perjanjian internasional benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi rakyat.
Seperti prinsip yang kerap dikaitkan dengan politik luar negeri Prabowo: seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.
Namun, banyak kawan saja tidak cukup. Indonesia harus memiliki kemampuan berunding, kekuatan ekonomi, dan keberanian mengevaluasi setiap kerja sama yang tidak lagi menguntungkan kepentingan nasional.
Hilirisasi: Jangan Berhenti pada Cerita Besar
Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya bahan mentah yang nilai tambahnya belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri. Kita menjual sumber daya alam, sementara proses pengolahan dan keuntungan dari produk bernilai tambah tinggi kerap dinikmati pihak lain.
Praktik ekonomi semacam itu harus terus dibenahi. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah, sedangkan industri pengolahan, teknologi, dan keuntungan terbesar justru tumbuh di luar negeri.
Pemerintahan Prabowo menempatkan hilirisasi sebagai salah satu fondasi industrialisasi nasional. Nikel, bauksit, tembaga, timah, batu bara, minyak, dan gas menjadi bagian dari sumber daya yang didorong untuk menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam negeri.
Secara prinsip, arah kebijakan ini memiliki tujuan strategis: memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penguasaan teknologi, dan memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Namun, hilirisasi bukan mantra yang otomatis menyelesaikan seluruh persoalan.
Pertanyaannya, siapa yang paling banyak menikmati hasilnya? Berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta? Seberapa besar kontribusinya terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri? Bagaimana kondisi lingkungan setelah kegiatan pertambangan dan pengolahan berlangsung?
Jangan sampai nilai ekspor meningkat, tetapi masyarakat sekitar justru menanggung beban pencemaran, kerusakan lingkungan, dan konflik pemanfaatan lahan. Jangan pula sampai keuntungan industri terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara rakyat hanya kebagian pekerjaan dengan upah dan perlindungan yang tidak sepadan.
Hilirisasi harus menghasilkan lebih dari sekadar angka investasi dan nilai ekspor. Ia harus membangun kemampuan industri nasional, memperkuat tenaga kerja Indonesia, serta memastikan manfaat ekonomi tersebar lebih luas.
Selain hilirisasi, masih banyak program pemerintahan Prabowo yang layak dibahas, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Danantara.
MBG, misalnya, bukan hanya perlu dinilai dari jumlah makanan yang dibagikan. Program ini juga harus diuji melalui kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, tata kelola anggaran, dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Begitu pula Koperasi Merah Putih. Program ini akan berarti apabila benar-benar memperkuat ekonomi desa, membuka akses usaha, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Jangan sampai hanya melahirkan bangunan, struktur organisasi, atau administrasi yang ramai di atas kertas, tetapi minim manfaat nyata.
Danantara juga perlu dinilai berdasarkan transparansi, tata kelola, kualitas keputusan investasi, dan kontribusinya terhadap kepentingan ekonomi jangka panjang Indonesia.
Semua program besar itu tentu membutuhkan waktu. Tetapi kebutuhan untuk mengevaluasinya tidak boleh ditunda sampai rakyat telanjur menanggung akibat jika pelaksanaannya melenceng.
Buktiin Geh!
Namun, saya juga tidak ingin menukar keyakinan dengan pemujaan.
Presiden bukan nabi. Partai bukan agama. Kebijakan pemerintah bukan kitab yang haram dikritik.
Justru karena saya pernah menaruh harapan besar, saya merasa berkewajiban mengingatkan ketika ada hal yang perlu dibenahi.
Prabowo harus membuktikan bahwa ia mampu menjaga keseimbangan: bersahabat dengan semua negara tanpa tunduk kepada siapa pun; menarik investasi tanpa menggadaikan keleluasaan kebijakan; mengolah sumber daya alam tanpa mengorbankan lingkungan; serta membangun kekuatan negara tanpa membiarkan rakyat menjadi penonton.
Keberanian seorang pemimpin tidak cukup diukur dari kerasnya pidato atau tajamnya kalimat ketika berhadapan dengan pihak asing. Keberanian juga terlihat dari kesediaan membenahi birokrasi, menindak penyimpangan, memperbaiki pelayanan publik, dan memastikan hukum berlaku tanpa pandang bulu.
Jika berhasil, sejarah tidak akan mengingat Prabowo hanya sebagai mantan jenderal yang akhirnya menjadi presiden. Ia berpeluang dikenang sebagai pemimpin yang memperkuat kemampuan Indonesia menentukan nasibnya sendiri.
Sebaliknya, jika janji-janji besar tidak sejalan dengan hasil nyata, pidato-pidato itu berisiko tinggal sebagai arsip politik. Kaus yang pernah saya bagikan dan beli pun akan menjadi saksi bahwa harapan pernah begitu tinggi.
Kaus itu mungkin sudah kusam. Namun, pertanyaan tentang kedaulatan tidak pernah kehilangan warna.
Saya masih ingin percaya bahwa Indonesia bisa berdiri tegak. Saya ingin melihat kekayaan negeri ini benar-benar menyejahterakan rakyatnya. Saya ingin melihat presiden yang berani menolak tekanan dari luar sekaligus tegas membenahi penyimpangan di dalam negeri.
Sebab, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan ketika presiden berani membentak negara lain di depan kamera.
Kemerdekaan adalah ketika Indonesia mampu mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri, ketika rakyat tidak hidup miskin di tengah kekayaan alam yang melimpah, dan ketika hukum tidak bertekuk lutut kepada kekuasaan maupun uang.
Jika suatu hari Prabowo benar-benar berhasil membawa Indonesia ke arah itu, saya tidak akan menyesal pernah memakai kausnya sejak 2014.
Tetapi, jika hasilnya belum sesuai harapan, jangan salahkan rakyat yang mulai bertanya. Sebab, kesetiaan bukan berarti harus menutup mata. Bahkan orang yang paling berharap pun berhak memeriksa hasil pekerjaan pemimpinnya.
Kepada Presiden Prabowo, harapan itu masih ada.
Sekarang, buktikan bahwa Merah Putih bukan hanya lambang yang berkibar di belakang podium, bukan cuma nama kabinet, dan bukan sekadar rangkaian kata dalam pidato politik.
Buktikan bahwa keberanian itu sanggup memastikan kekayaan, hukum, dan masa depan bangsa ini benar-benar berpihak kepada rakyat Indonesia.
Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan seberapa besar janji yang diteriakkan, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat.
Pasal 33 UUD 1945, coy!
***
Catatan editorial sebelum diterbitkan
Beberapa hal perlu diperhatikan oleh redaksi agar opini tetap kuat sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
1\. Pernyataan Prabowo tentang MSCI. Pernyataan pada 21 Oktober 2026 mengenai ancaman penurunan status pasar saham Indonesia telah diberitakan oleh Reuters dan media lain. Namun, alasan MSCI perlu dijelaskan secara proporsional: lembaga tersebut menyoroti persoalan transparansi dan praktik perdagangan terkoordinasi, bukan semata-mata tekanan politik terhadap Indonesia.
2\. Pengurangan pasokan gas ke Singapura. Klaim bahwa pemerintah mengurangi pasokan gas sebagai respons terhadap sikap Singapura terkait karhutla memerlukan sumber resmi, tanggal kejadian, dan penjelasan hubungan sebab-akibatnya. Dalam naskah suntingan, klaim ini diubah menjadi pertanyaan dan konteks yang perlu diverifikasi, bukan dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti.
3\. Perjanjian tarif Indonesia–AS. Penurunan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen dan penandatanganan perjanjian pada 19 Februari 2026 tercantum dalam keterangan pemerintah Indonesia. Namun, tarif yang diumumkan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh dampak perjanjian menguntungkan Indonesia. Kewajiban timbal balik dan status pelaksanaannya juga perlu diperiksa.
4\. Keanggotaan BRICS. Indonesia resmi menjadi anggota penuh pada Januari 2025 dan mengikuti KTT di Rio de Janeiro pada Juli 2025. Kedua peristiwa ini benar, tetapi tanggalnya perlu dibedakan agar tidak terkesan sebagai satu peristiwa yang sama.
5\. Istilah bernada tuduhan. Ungkapan seperti “antek asing”, “begal”, dan “belisnya MSCI” sebaiknya digunakan secara sadar sebagai satire atau penilaian penulis. Jika diarahkan kepada individu atau lembaga tertentu, hindari menyajikan tuduhan yang belum terbukti sebagai
Pimpinan Redaksi.
H. Darwis Akbar, SH.MM.
(RED)
