KETAPANG, KALBAR (CNK) — Perkembangan dugaan skandal immoral yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Ketapang berinisial JT bersama wanita idaman lain (WIL) berinisial T, putri seorang pengusaha toko emas ternama di Ketapang kini bergulir semakin liar. Tak hanya persoalan etika moral, penanganan kasus ini mulai diwarnai isu intimidasi terhadap pihak keluarga hingga upaya pembungkaman terhadap insan pers.
Berdasarkan informasi terbaru yang dihimpun tim redaksi, sejumlah pihak dari lingkaran keluarga dan kerabat korban yang mengetahui awal mula mencuatnya kasus ini diduga mengalami tekanan mental, pembatasan komunikasi, hingga intimidasi dari pihak tertentu agar tidak menyuarakan kasus ini ke publik.
Tak berhenti di situ, oknum legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diduga berupaya membendung derasnya sorotan publik dengan mengutus perutusannya untuk menemui awak media. Perwakilan tersebut disinyalir meminta secara langsung agar pemberitaan terkait skandal di Bali tersebut diturunkan (take down).
Upaya pembungkaman ini memicu amarah warga dan sejumlah elemen masyarakat di Ketapang. Lambannya pergerakan Badan Kehormatan (BK) DPRD Ketapang yang terkesan pasif dan seolah “tuli” terhadap isu nasional daerah ini menimbulkan spekulasi dan dugaan nepotisme di tengah masyarakat.
Publik mempertanyakan apakah sikap terkesan tebang pilih dari internal legislatif ini ada kaitannya dengan latar belakang politik JT. Sebagaimana diketahui, JT merupakan putra dari salah satu figur politisi senior berpengaruh yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI.
“Jika rakyat biasa yang melanggar, hukum cepat sekali bertindak. Tapi kalau sudah menyangkut anak pejabat tinggi, kenapa BK DPRD seolah tutup mata dan mengulur waktu? Padahal bukti visual dan kesaksian sudah beredar luas,” cetus salah seorang tokoh pemuda Ketapang yang enggan disebutkan namanya.
Sementara Uti Muliyadi, Politisi Partai Nasdem yang menjabat Ketua Badan Kehormatan(BK) mengaku belum ada laporan, padahal perihal tersebut sudah sempat viral baik di Media Online Mau pun di Media Sosial spergi Facebook dan TikTok.
“Maaf Saya belum dapat laporan pak,” ujar Uti Muliyadi Singkat, terkesan tidak mau ambil peduli.
Hingga berita lanjutan ini ditayangkan, tekanan publik kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan pimpinan DPRD Ketapang kian menguat agar kasus ini diusut secara transparan tanpa terpengaruh intervensi kekuasaan. Pihak BK DPRD Ketapang maupun perwakilan Fraksi PAN belum memberikan tanggapan resmi terbaru terkait dugaan upaya intervensi dan pembungkaman media tersebut. (Tim/Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), asas praduga tak bersalah, serta UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.
