JAKARTA, (CNK) — Kabar mengejutkan datang dari lingkungan pemerintahan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Bahkan, surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026).
Saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
“Pokoknya benar,” ujarnya.
Kabar tersebut langsung menjadi perhatian publik. Pasalnya, apabila pengunduran diri itu diproses secara konstitusional, Indonesia harus menjalankan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
MPR Gelar Sidang Paling Lambat 60 Hari
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari.
Selanjutnya, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratan pencalonannya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah.
Presiden wajib menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan.
Dalam sidang paripurna, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebelum proses pemilihan berlangsung.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Apabila perolehan suara kedua calon sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali.
Jika hasil pemilihan ulang tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
Setelah ditetapkan, Wakil Presiden terpilih selanjutnya dilantik oleh MPR.
Yusril Jelaskan Mekanisme Konstitusional
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga telah menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Yusril, apabila pengunduran diri tersebut diterima dan diproses, harus ada pernyataan tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR.
Selanjutnya, MPR akan menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden dan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, setelah menerima usulan dua nama dari Presiden, MPR akan melaksanakan pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” jelasnya.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diproses secara resmi, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui mekanisme pemilihan oleh MPR berdasarkan dua nama yang diusulkan Presiden.
Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk memastikan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung berkepanjangan.
Pimred : Darwis Akbar (Red)
