MEDAN, (CNK) – Kinerja Polrestabes Medan dalam menangani laporan dugaan pencurian emas di sebuah rumah mendapat apresiasi dari tim kuasa hukum korban. Pasalnya, terlapor yang sebelumnya dilaporkan atas dugaan pencurian kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan Polrestabes Medan.
Apresiasi tersebut disampaikan tim kuasa hukum korban dari ANDIKA LAW FIRM & PARTNER, yakni Andika, S.M., S.H., Eben H. Zebua, S.H., M.H., serta Yasa’aro Telaumbanua, S.E., S.H., M.Kn., M.H., atas respons dan tindak lanjut penyidik Polrestabes Medan terhadap laporan klien mereka.
Kasus ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/4752/X/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 30 Oktober 2026.
Penanganan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Bagi kuasa hukum korban, penetapan tersangka dan penahanan tersebut merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum. Namun, mereka menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada penahanan tersangka.
JEJAK EMAS DIDUGA BERAKHIR DI TEMPAT PEGADAIAN SWASTA
Persoalan yang kini menjadi perhatian kuasa hukum adalah keberadaan barang-barang milik korban yang diduga hasil pencurian.
Berdasarkan keterangan tersangka sebagaimana disampaikan kepada pihak terkait, barang-barang tersebut disebut-sebut telah digadaikan di salah satu tempat pegadaian swasta berinisial BG, yang berlokasi di sekitar wilayah Marindal, Kabupaten Deli Serdang.
Diketahui, sebelum perkara ini mencuat, tersangka bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di kediaman korban.
Atas informasi tersebut, kuasa hukum mendesak penyidik Polrestabes Medan agar melakukan penelusuran dan pendalaman secara menyeluruh terhadap dugaan transaksi penggadaian tersebut.
Mereka meminta agar penyidik memastikan keberadaan barang-barang yang diduga milik korban, termasuk menelusuri siapa pihak yang menyerahkan, menerima, serta bagaimana proses transaksi penggadaian itu berlangsung.
“Kami mengapresiasi kinerja Polrestabes Medan dan jajaran penyidik yang telah memberikan atensi terhadap laporan klien kami hingga terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Akan tetapi, kami berharap penyidik juga menelusuri keberadaan barang-barang yang diduga hasil pencurian tersebut, termasuk informasi mengenai penggadaian di wilayah Marindal,” ujar Andika.
PENADAHAN JADI PERHATIAN, PIHAK PEGADAIAN DIMINTA DIDALAMI
Kuasa hukum korban juga menyoroti kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan keberadaan barang-barang tersebut.
Apabila hasil penyidikan menemukan bahwa barang-barang yang diduga berasal dari tindak pidana benar berada di tempat pegadaian tersebut, penyidik diharapkan memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.
Hal itu dinilai penting untuk mengungkap bagaimana barang diterima, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, serta apakah terdapat pengetahuan atau dugaan yang patut diketahui oleh pihak penerima mengenai asal-usul barang tersebut.
Kuasa hukum turut mengingatkan adanya ketentuan mengenai tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur-unsur pidana yang sah. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang langsung dianggap bersalah sebelum terdapat bukti yang cukup.
“Kami tidak ingin hanya pelaku utama yang diproses apabila memang terdapat pihak lain yang turut terlibat. Siapa pun yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti memenuhi unsur tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada penyidik,” tegas Yasa’aro.
KUASA HUKUM: JANGAN HANYA TANGKAP PELAKU, PULIHKAN HAK KORBAN!
Lebih lanjut, tim kuasa hukum berharap Polrestabes Medan tidak hanya fokus pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memprioritaskan pencarian dan pemulihan barang-barang milik korban.
Menurut mereka, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari penetapan tersangka dan penahanan, melainkan juga dari kemampuan mengungkap perkara secara utuh serta memastikan hak-hak korban mendapatkan perlindungan.
Penyidik diharapkan bekerja secara profesional, transparan, dan objektif dalam mengembangkan perkara, termasuk mendalami setiap informasi mengenai dugaan aliran barang hasil pencurian.
“Kami percaya bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan hak-hak korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Terima kasih kepada Polrestabes Medan atas atensi dan langkah penegakan hukum yang telah dilakukan. Kami berharap perkara ini dapat dituntaskan secara menyeluruh dan berkeadilan,” tutup Eben Haezar.
Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan penyidik Polrestabes Medan: mampukah keberadaan emas yang diduga digadaikan tersebut ditelusuri hingga tuntas, sehingga hak korban dapat dipulihkan dan seluruh fakta perkara terungkap secara terang?.
(Rahma)
