BENGKULU, (CNK) — Ketika seorang wartawan mengaku mengalami dugaan tekanan atau intimidasi setelah menjalankan tugas jurnalistik, persoalannya tidak lagi sebatas konflik antarindividu.
Ada pertanyaan yang lebih besar: di mana organisasi profesi pers ketika seorang wartawan membutuhkan pendampingan dan perlindungan?
Peristiwa yang disebut terjadi pada 3 September 2026 di Kantor Law Firm Tarmizi & Partner menjadi perhatian setelah wartawan Freddy Watania mengadukan dugaan intimidasi yang dikaitkan dengan pemberitaan mengenai perkara THL PDAM Bengkulu.
Pihak yang diadukan, Ana Tasia Pase, disebut datang menemui wartawan dan menyampaikan keberatan terkait aktivitas maupun pemberitaan mengenai perkara tersebut. Dalam pengaduan itu, sikap dan nada yang disampaikan disebut dinilai marah.
Namun perlu ditegaskan: semua itu masih merupakan dugaan dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Justru karena masih berupa dugaan, persoalan tersebut seharusnya diperiksa secara objektif.
Jangan sampai masyarakat mendapat kesan bahwa laporan mengenai dugaan tekanan terhadap wartawan dianggap sebagai persoalan kecil hanya karena pihak-pihak yang terlibat merupakan individu.
Sebab ketika wartawan menjalankan fungsi jurnalistik kemudian merasa mendapat tekanan akibat pemberitaan, yang dipertaruhkan bukan hanya keberanian seorang wartawan.
Yang dipertaruhkan adalah kemerdekaan pers.
Kalau Berita Salah, Bantah Beritanya!
Keberatan terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan pers.
Jika sebuah berita dianggap keliru, pihak yang dirugikan memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi, bantahan, hak jawab, maupun menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.
Prinsipnya sederhana:
Kalau berita salah, bantah beritanya. Jangan tekan wartawannya.
Pers yang merdeka bukan berarti pers yang kebal kritik. Wartawan juga wajib bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, dan memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan.
Namun di sisi lain, keberatan terhadap berita tidak boleh berubah menjadi tindakan yang membuat wartawan takut menjalankan tugasnya.
Putusan Inkrah Bukan Berarti Semua Pertanyaan Publik Berakhir
Sebuah perkara yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap tentu wajib dihormati.
Tetapi putusan hukum tidak serta-merta menghilangkan hak masyarakat untuk bertanya mengenai persoalan lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Pertanyaan publik tetap dapat disampaikan sepanjang didasarkan pada fakta, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Jika terdapat dugaan fakta baru atau persoalan lain yang memiliki dasar hukum, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menilai dan memeriksanya sesuai ketentuan.
Bukan berdasarkan tekanan opini.
Masyarakat membutuhkan kepastian.
Wartawan memiliki fungsi kontrol sosial.
Sementara aparat penegak hukum wajib bekerja berdasarkan fakta, bukti, prosedur, dan hukum.
Lalu, PWI Bengkulu Di Mana?
Pertanyaan ini layak disampaikan kepada PWI Provinsi Bengkulu.
Bukan untuk meminta PWI membela wartawan secara membabi buta.
Bukan pula meminta PWI langsung menyatakan seseorang bersalah.
Justru sebaliknya.
Periksa.
Dengarkan wartawan yang mengaku mengalami intimidasi.
Dengarkan pihak yang diadukan.
Dengarkan saksi-saksi.
Periksa bukti dan kronologi.
Kemudian berikan penilaian secara objektif.
Jika wartawan terbukti melakukan pelanggaran, katakan bahwa wartawan tersebut salah.
Jika dugaan intimidasi tidak terbukti, katakan tidak terbukti.
Namun apabila pemeriksaan menemukan adanya tindakan yang memang mengarah pada intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan fungsi jurnalistik, maka organisasi profesi pers semestinya tidak tinggal diam.
Sebab organisasi pers bukan hanya dibutuhkan ketika wartawan mendapatkan penghargaan.
Organisasi pers justru harus hadir ketika wartawan menghadapi tekanan dalam menjalankan tugasnya.
Jangan Sampai Wartawan Belajar Untuk Takut
Bayangkan apabila setiap orang yang tidak menyukai sebuah pemberitaan kemudian memilih mendatangi atau menekan wartawan.
Hari ini satu wartawan.
Besok wartawan lainnya.
Lusa media lainnya.
Jika pola seperti itu dibiarkan, bisa muncul budaya yang berbahaya:
“Kalau tidak suka berita, tekan wartawannya.”
Pada titik itulah pers mulai kehilangan keberanian.
Wartawan menjadi takut melakukan konfirmasi.
Takut mencari informasi.
Takut mengungkap fakta.
Takut mengkritik kebijakan.
Takut mengangkat persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Dan ketika wartawan mulai takut, yang kehilangan bukan hanya wartawan.
Masyarakatlah yang kehilangan informasi.
Vox Populi VD Menantang: Jangan Bungkam Pertanyaan Publik
Kami tidak meminta siapa pun langsung dinyatakan bersalah.
Kami tidak meminta PWI menghakimi.
Kami juga tidak meminta Polda bertindak hanya karena adanya tekanan media.
Yang diminta sederhana:
Semua pihak menjalankan kewenangannya secara profesional.
PWI: periksa dugaan intimidasi secara objektif.
Polda: periksa apabila terdapat laporan, dasar hukum, dan bukti yang memenuhi ketentuan.
Wartawan: bekerja profesional, berimbang, dan bertanggung jawab.
Pihak yang keberatan terhadap pemberitaan: gunakan hak jawab, bantahan, klarifikasi, atau mekanisme hukum yang tersedia.
Demokrasi tidak membutuhkan wartawan yang selalu benar.
Demokrasi membutuhkan wartawan yang bebas untuk bertanya.
Dan pers yang merdeka bukan berarti pers yang bebas dari kritik.
Pers yang merdeka adalah pers yang dapat menjalankan tugasnya tanpa bekerja dalam ketakutan.
Pertanyaannya Sekarang
Jika seorang wartawan mengaku mengalami dugaan intimidasi, kepada siapa wartawan harus meminta perlindungan?
Jika masyarakat mempertanyakan persoalan THL PDAM Bengkulu, siapa yang memastikan seluruh fakta dapat diperiksa secara terbuka dan objektif?
Dan akhirnya:
Apakah PWI Provinsi Bengkulu akan diam, atau hadir menjalankan fungsi organisasi dalam menjaga marwah dan kemerdekaan pers?
Vox Populi VD
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini publik yang disusun berdasarkan informasi dan kronologi yang disampaikan pihak pengadu. Dugaan intimidasi yang disebut dalam tulisan ini belum merupakan kesimpulan hukum dan tetap memerlukan pemeriksaan serta pembuktian. Pihak yang disebut dalam tulisan berhak memberikan klarifikasi, bantahan, dan hak jawab. Setiap persoalan hukum wajib diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kewenangan aparat penegak hukum.
(Wis)
