JAKARTA, (CNK) — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Dedi Prasetyo menegaskan pentingnya peran Divisi Humas Polri dalam memverifikasi setiap informasi yang beredar di media sosial. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan masyarakat menerima informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2026 yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).
Menurut Dedi, di tengah derasnya arus informasi digital, peran Humas Polri tidak lagi sekadar menyampaikan berita, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kebenaran informasi.
“Di tengah derasnya arus informasi, Humas Polri hadir bukan hanya untuk menyampaikan kabar, tetapi memastikan yang sampai ke masyarakat adalah kebenaran,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Ia menekankan, kecepatan penyebaran informasi di media sosial memiliki dua sisi. Di satu sisi mempermudah akses informasi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan keresahan publik jika tidak diverifikasi.
“Informasi yang salah bisa menimbulkan keresahan, tetapi informasi yang benar mampu menjaga ketenangan. Di situlah peran Humas menjadi sangat penting,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi mengingatkan bahwa masyarakat sangat rentan terpapar hoaks dan disinformasi yang dapat memicu kepanikan bahkan konflik sosial. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Humas Polri kini mengembangkan sistem komunikasi modern berbasis teknologi.
Pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) disebut menjadi salah satu strategi utama untuk mendeteksi, menganalisis, serta merespons isu secara cepat dan akurat. Dengan teknologi ini, Humas tidak hanya melakukan klarifikasi, tetapi juga mampu mengantisipasi penyebaran informasi menyesatkan sebelum meluas.
Dedi berharap, Humas Polri dapat terus memperkuat perannya sebagai penjaga stabilitas informasi publik.
“Humas Polri harus menjadi sumber informasi yang tepercaya yang mampu meluruskan informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
(Wis)
