JAKARTA, (CNK) — Perayaan ulang tahun ke-32 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 7 Agustus 2026 tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Malam tersebut menjadi ruang refleksi mengenai kebebasan pers, situasi Papua, kekerasan terhadap jurnalis, serta ancaman terhadap demokrasi.
Dalam momentum tersebut, tim produksi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Tasrif Award dan Udin Award.
Film yang disutradarai Cypri Jehan Paju Dale bersama Dandhy Dwi Laksono itu mengangkat suara masyarakat adat Papua Selatan di tengah proyek pangan dan energi yang disebut mengubah ruang hidup masyarakat.
Dokumenter tersebut menampilkan pembukaan hutan dalam skala besar, masuknya modal, keterlibatan aparat dalam pengamanan proyek, serta perlawanan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah leluhur.
Cypri mengatakan penghargaan tersebut terutama dipersembahkan kepada masyarakat Papua yang berada di garis depan perjuangan mempertahankan ruang hidup mereka.
“Penghargaan ini dipersembahkan untuk masyarakat Papua. Ini adalah pesan bahwa perlawanan mereka adalah sah,” ujar Cypri.
Tasrif Award merupakan penghargaan bagi individu, kelompok, atau lembaga yang dinilai gigih memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, keadilan, dan demokrasi.
Dalam sambutannya, Cypri menyinggung kondisi Papua yang menurutnya masih menghadapi persoalan perampasan tanah, kerusakan ekosistem hutan dan operasi militer.
Ia menyebut ribuan warga Papua terusir dari kampung halaman dan menjadi pengungsi akibat konflik serta aktivitas proyek di wilayah mereka.
Film Pesta Babi, kata Cypri, menggunakan istilah “Kolonialisme di Zaman Kita” untuk menggambarkan persoalan tersebut sebagai sesuatu yang masih berlangsung saat ini.
“Papua bukan tanah kosong,” tegasnya.
Merekam Perlawanan Masyarakat Adat
Menurut Cypri, Pesta Babi tidak hanya berbicara mengenai kerusakan ekologis dan pembangunan, tetapi juga merekam keberanian masyarakat adat, perempuan, serta tokoh-tokoh Papua yang mempertahankan tanah dan kehidupan mereka.
Perlawanan tersebut antara lain diwujudkan melalui gerakan Salib Merah dan revitalisasi kebudayaan, termasuk tradisi pesta babi.
“Film Pesta Babi terinspirasi oleh keberanian mereka melawan kekejaman negara dan perusahaan dan mempertahankan kehidupan,” katanya.
Ia juga mengakui kontribusi para jurnalis yang selama bertahun-tahun konsisten meliput persoalan Papua, hak asasi manusia, sosial dan politik.
Menurutnya, karya jurnalistik tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam proses produksi film.
Selain itu, film tersebut mendapat dukungan berbagai lembaga kolaborator dan komunitas yang menggelar ribuan kegiatan nonton bersama.
Cypri menilai jurnalis memiliki posisi penting dalam mengungkap persoalan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat di Papua.
Udin Award untuk Victor Mambor
Selain Tasrif Award, tim film Pesta Babi juga menerima Udin Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada jurnalis, kelompok jurnalis, komunitas atau lembaga media yang mengalami kekerasan dalam menjalankan kerja jurnalistik.
Penghargaan diterima Victor Mambor, Pemimpin Umum Jubi, media berbasis di Jayapura, yang juga terlibat dalam produksi film tersebut.
Victor mempersembahkan penghargaan kepada masyarakat Papua yang selama ini mengalami diskriminasi serta kepada para jurnalis yang tetap memberitakan Papua meskipun menghadapi berbagai tekanan.
“Kita jurnalis, kita wartawan, kita akan tetap menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan, terutama untuk orang-orang yang tertindas,” ujar Victor.
Pada malam yang sama, Tasrif Award juga diberikan kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), atas konsistensinya memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan nilai-nilai demokrasi.
Penghargaan untuk Andrie diterima Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra.
AJI: 89 Kasus Kekerasan pada 2025
Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, dalam sambutannya menyoroti kondisi kebebasan pers yang dinilai semakin mendapat tekanan.
Menurut Nany, jurnalis merupakan salah satu perisai terakhir masyarakat dalam sistem demokrasi.
“Ketika informasi ingin ditutup, jurnalis yang pertama yang dihalangi. Dan ketika kebijakan publik bermasalah, jurnalis yang pertama kali diminta untuk berhenti bertanya,” katanya.
Ia menegaskan, jurnalis bukan sumber masalah, melainkan pihak yang berupaya menunjukkan adanya masalah kepada publik.
AJI mencatat terdapat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 73 kasus pada 2024.
Sementara hingga Juli 2026, AJI telah mencatat sekitar 25 kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Kasus tersebut, kata Nany, tidak sekadar angka statistik. Di baliknya terdapat jurnalis yang mengalami penganiayaan, intimidasi, perampasan telepon genggam hingga penghapusan foto hasil peliputan.
Selain kekerasan fisik, pers juga menghadapi tekanan ekonomi, serangan digital, penghalangan liputan, kriminalisasi dan intervensi terhadap ruang redaksi.
“Kami Memang Kawanan”
Nany juga menyinggung sejumlah stigma terhadap jurnalis yang muncul dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juli.
Ia menyebut istilah “Londo Ireng”, “tidak punya otak”, hingga “kawanan sirkus” yang diarahkan kepada jurnalis.
Menanggapi istilah tersebut, Nany mengatakan jurnalis memang tidak bekerja berdasarkan keinginan penguasa.
“Kita tidak bekerja berdasarkan apa yang diinginkan penguasa. Kita bekerja berdasarkan fakta, kepentingan publik, kode etik, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” ujarnya.
Terkait istilah “kawanan sirkus”, Nany justru menjadikannya sebagai simbol solidaritas sesama jurnalis.
“Kami memang berkumpul. Kami berkumpul ketika seorang jurnalis diserang, kami berkumpul ketika media diintimidasi, kami berkumpul ketika seorang jurnalis menghadapi kriminalisasi,” katanya.
Menurut Nany, solidaritas merupakan bagian penting dalam perjuangan mempertahankan kebebasan pers.
“Kalau solidaritas dianggap sebagai kawanan, maka kami ini kawanan,” tegasnya.
Ia mengajak jurnalis tetap mempertahankan integritas dan keberanian di tengah tekanan.
“Kita tidak perlu selalu menang, tapi kita harus memastikan bahwa ketika kita kalah, kita kalah karena mempertahankan kebenaran dan etika, bukan karena menyerah oleh keadaan,” ujarnya.
Nany menegaskan, kebebasan pers bukan hadiah bagi jurnalis, melainkan hak masyarakat.
Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin ruang kebebasan pers agar tetap terbuka.
“Jurnalis bukan musuh negara, kritik bukan penghinaan, investigasi bukan provokasi, dan berita yang tidak menyenangkan pemerintah bukan berarti berita itu salah,” tegas Nany.
(Wis)
