PALEMBANG, (CNK) – Dalam rangka akan melaksanakan aksi demo di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (11/5/2026) mendatang, Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan (KARSS) gelar konferensi pers dengan awak media di Kopi AD Terapung, Kelurahan 10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Kamis (7/5/2026).
Konferensi pers tersebut terkait terjadinya genangan air di jalan A Yani dan jalan nasional lainnya yang ada di Kota Palembang sehingga mengakibatkan aktivitas lumpuh, Light Rail Transit (LRT) tidak berfungsi, ekonomi rakyat rugi dan ambulans terhambat.
Terkait dengan hal tersebut, Yayan Joker selaku koordinasi aksi demo tersebut, mengatakan bahwa genangan air itu bukan bencana alam melainkan kegagalan sistematik dari pejabat yang diberi mandat, tetapi tidak bekerja.
Fakta bahwa Banjir akibat adanya genangan air tersebut, adanya kelalaian negara yaitu :
1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan (Sumsel) gagal urus jalan A Yani yang menjadi langganan banjir karena drainase tidak berfungsi.
2. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumsel, gagal urus sungai karena luapan sungai yang bermuara ke kawasan A Yani dibiarkan tanpa solusi permanen, pintu air rusak dan normalisasi tidak tuntas.
3. Gubernur Sumsel gagal memimpin. Sebagai penanggung jawab tertinggi di Provinsi Sumsel yang mempunyai kewenangan mengoordinasikan semua pihak. Faktanya, banjir berulang setiap tahun tanpa ada langkah darurat yang terukur.
“Oleh karena itu Gubernur Sumsel harus bertanggung jawab penuh terhadap jalan provinsi yang berlubang dan menimbulkan korban. Rakyat sudah bayar pajak, Pejabat sudah terima gaji dan fasilitas, lalu apa kerjanya,” ungkapnya.
Dalam hal ini, ia juga ungkapkan bahwa pihaknya selaku mewakili rakyat tidak butuh alasan dan butuh tindakan, karena berdasarkan dasar hukumnya :
1. UU No.2 Tahun 2022 Pasal 57. Penyelengara jalan Wajib memelihara jalan agar tetap berfungsi dan bermanfaat
2. UU No.2 Tahun 2022 Pasal 13 : Gubernur berwenang atas jalan provinsi.menteri PUPR berwenang atas jalan nasional.
3. UU No.30 Tahun 2014 Pasal 17 : Pejabat wajib ambil keputusan cepat saat ada kondisi darurat dan lalai maladminitrasi.
4. UU No.2 Tahun 2022 Pasai 61A : Penyelengara jalan wajib menyedikan dan memutakhirkan data dan informasi jalan yang terintegritas.
“Oleh karena itu mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel untuk mengakui dan bertanggung jawab secara politik & hukum atas kegagalan pemeliharaan Jalan Provinsi yang menyebabkan banjir di Kota Palembang, sesuai kewenangan Pasal 13 ayat (3) UU No. 2/2022,” ucapnya Yayan Joker.
“Selain itu kami juga mendesak Kementerian PUPR melalui Kepala BBPJN Sumsel untuk bertanggung jawab penuh atas kegagalan fungsi drainase Jalan Nasional di Kota Palembang yang melanggar kewajiban Pasal 57 UU No. 2/2022,” tambahnya
Lanjut Yayan Joker sampaikan bahwa pihaknya juga sampaikan beberapa permintaan terhadap pejabat yang berwenang.
1. Meminta Gubernur Sumsel & Kepala BBPJN Sumsel untuk menjalankan kewajiban hukum melakukan perbaikan darurat drainase maksimal 14 hari kalender di seluruh titik banjir langganan, karena pembiaran adalah bentuk kelalaian jabatan sesuai Pasal 57.
2. Meminta Kepala BBWS Sumsel VIII untuk bertanggung jawab atas kegagalan koordinasi pengelolaan sungai yang menyebabkan backwater dan melumpuhkan drainase jalan.
3. Meminta DPRD Sumsel Komisi IV untuk menggunakan hak interpelasi dan angket memanggil serta meminta pertanggungjawaban Gubernur, BBPJN, PUBMTR. dan BBWS dalam RDP terbuka maksimal 7 hari.
“Kami meminta dan mendesak Gubernur Sumsel untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas PUBMTR Sumsel jika terbukti lalai menjalankan kewajiban pemeliharaan jalan sesuai Pasal 57,” tegasnya.
“Selain itu kami juga Mendesak Walikota Palembang melalui Gubernur untuk bertanggung jawab merealisasikan pembangunan kolam retensi & RTH di 107 kelurahan yang mangkrak, karena ini bagian dari solusi banjir kota,” pintanya.
Lebih lanjut Yayan Joker sampaikan bahwa terkait dengan hal ini, Senin (11/5/2026) pihaknya akan mengepung Kantor Gubernur Sumsel bersama masyarakat yang menjadi korban banjir tersebut dengan jumlah 100-200 massa, karena persoalan banjir ini bukan hanya Walikota saja, tetapi juga persoalan Gubernur, BBPJN dan BBWS Sumsel.
“Kalau persoalan ini, nantinya tidak diapresiasi oleh Gubernur Sumsel, maka kami akan melakukan mobilisasi dengan massa yang lebih besar. Kami juga akan melaporkan adanya dugaan maladministrasi dan kelalaian jabatan ke Ombudsman RI, Kejati Sumsel, dan KemenPAN-RB,” ujarnya.
Sementara Hendri Yanto Zikwan didampingi Reza Mars selaku yang Koordinator Lapangan aksi nanti berharap aksi yang akan digelar nanti diterima oleh instansi terkait terutama Gubernur Sumsel beserta jajaran.
“Kami akan mendukung Gubernur Sumsel bersama Walikota Palembang, Kepala BBPJN Sumsel dan BBWS Sumsel untuk merealisasikan terwujudnya Kota Palembang dan wilayah Sumsel lainnya bebas dari banjir,” tutupnya Hendri.
(Lin P_Wis).
