Jacob Ereste :
Hasil rapat tertutup di Istana Negara yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, hari Selasa, 17 Juni 2025, memutuskan keempat pulau milik Provinsi Aceh, masuk wilayah Provinsi Aceh Singkil. Keputusan ini berdasarkan dokumen resmi pemerintah yang telah sejak lama mencatat pada UU No. 24 Tahun 1956 dan perjanjian Helsinki 2005.
Pertemuan yang dihadiri berbagai pihak ini diantaranya Mendagri, Tito Karnavian, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Mensesneg Prasetyo Hadi, mengakui keputusan tersebut berdasarkan dokumen resmi yang menunjukkan keempat pulau itu — Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Mangkir Panjang masuk wilayah administrasi Provinsi Aceh.
CAHAYANEWSKEPRI.COM – Kegaduhan yang disulut oleh Pihak Kemendagri setelah menetapkan keempat pulau tersebut milik Provinsi Sumatra Utara hingga sempat memanas dan ditabuhnya genderang perang Aceh siap dikobarkan, karena telah menyinggung harga diri suku bangsa Aceh. Artinya, keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kegaduhan dan carut marut tata kelola republik ini, sungguh terpuji. Hanya saja akan tetap menjadi masalah dan menimbulkan bencana bila mereka yang jelas-jelas telah membuat kegaduhan dan kekacauan di negeri ini tidak sekalian dibersihkan, sebab pada saat selanjutnya akan membuat ulah lagi yang dapat mengganggu konsentrasi Presiden bersama Kabinet Merah Putih untuk menata carut marut negeri ini akibat perbuatan rezim sebelumnya yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri, keluarga dan gerombolannya yang masih ikut bercokol di Kabinet Merah Putih.
Sikap tegas Presiden Prabowo Subianto akan mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat, untuk melakukan pembersihan, karena hanya dengan begitu membuktikan adanya jaminan pemerintah akan dijalankan dengan baik dan benar, tiada menyisakan adanya perselingkuhan yang disembunyikan. Jadi, sikap tegas Presiden yang telah dilakukan dapat menjadi garansi tanpa ragu, bila tindak pembersihan dalam kabinet yang masih banyak seperti duri di dalam daging yang tidak sekalian dibersihkan, agar dukungan dari seluruh rakyat dapat dipulihkan dan dilakukan tanpa ragu untuk semua bentuk kebijakan yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto selanjutnya demi dan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.
Banten, 17 Juni 2025
