MEDAN, (CNK) – Penanganan perkara dugaan penganiayaan saling lapor di Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal dikeluhkan pelapor. Meski sempat menerima SP2HP secara berkala, kini dalam beberapa bulan terakhir SP2HP disebut mandek, tidak ada lagi kabar perkembangan perkara.
Perkara bermula dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2025 di Perumahan Griya Mencirim Minimalis 2, Pasar 5, Dusun 7A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal*. Peristiwa tersebut langsung dilaporkan pada hari yang sama, tanggal 22 Juni 2025.
Pihak pertama, Susilawati Syafitri, http://S.Pd, melapor ke Polrestabes Medan dengan Laporan Polisi Nomor: STPL/B/2090/VI/2025/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tentang dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terlapor yang dikenal dengan sebutan Mak Edo.
“Hari yang sama saling lapor. Saya di Polrestabes, dia di Polsek Sunggal,” ujar Susilawati Syafitri, http://S.Pd kepada wartawan.
Akibat peristiwa tersebut, Susilawati mengalami luka-luka sesuai dengan hasil visum. Namun hingga kini, pelapor mengaku belum menerima hasil visum tersebut.(red.pihak penyidik yang akan mengambilnya dari RS BHAYANGKARA MEDAN).
Selain luka, pelapor juga mengaku mengalami kerugian materiil. Sejumlah barang miliknya rusak dan hilang, antara lain HP rusak, kacamata pecah / rusak, telekung hilang, serta baju / pakaian sobek dan lain-lain.
SP2HP MANDEK, PADAHAL WAJIB BERKALA SESUAI PERKAP
Susilawati mengaku, dalam beberapa bulan terakhir ini, tidak ada lagi SP2HP yang diterimanya. Padahal sesuai aturan, penyidik wajib memberikan SP2HP secara berkala kepada pelapor, baik diminta maupun tidak diminta.
Hal itu diatur dalam:
*- Pasal 10 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*, yang menyebutkan setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan harus diterbitkan SP2HP.
*- Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan*, yang menyebutkan penyampaian informasi penyidikan melalui surat diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga.
*- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana agar berjalan profesional, transparan dan akuntabel.
SP2HP sekurang-kurangnya harus memuat pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, masalah/kendala yang dihadapi, serta rencana tindakan selanjutnya.
“Dulu masih ada SP2HP, sekarang beberapa bulan ini tidak ada lagi. Kami dibiarkan menunggu tanpa kabar. Sudah gemes saya. Tidak ada ujung pangkalnya. Direduksi… diredam begitu lama. Saya yang korban. Kami hanya minta keadilan,” tegas Susilawati.
Susilawati berharap, di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dengan visi ” Polri Bersama Masyarakat”, perkara ini bisa segera dituntaskan.
Sesuai amanah Kapolri, Polri harus hadir dengan cepat memberikan pelayanan, pertolongan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Tegas terhadap kejahatan, humanis terhadap masyarakat.
“Kami percaya sama Bapak Kapolri kita yang baru ini. Beliau mantap, tegas, berkeadilan. Kami mohon amanah beliau benar-benar sampai ke bawah, sampai ke penyidik di Medan ini,” ujar Susilawati.
Untuk itu, Susilawati memohon dengan hormat kepada Bapak Kapolrestabes Medan, melalui Kasat Reskrim dan Penyidik Pidum Polrestabes Medan, agar:
1. Segera melakukan gelar perkara atas Laporan Polisi Nomor STPL/B/2090/VI/2025/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA
2. Segera menerbitkan kembali SP2HP secara berkala sesuai Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 dan memberikan SP2HP terbaru beserta hasil visum kepada pelapor.
3. Menindaklanjuti perkara ini sampai tuntas sesuai aturan yang berlaku.
Susilawati menegaskan, pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan tetap mempercayakan penanganan perkara ini kepada Polri. Ia hanya meminta agar perkara ini tidak lagi mandek, tidak lagi berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Kami masih percaya Polri. Kami hanya minta penyidik bergerak cepat. Gelar perkara dulu, lanjutkan prosesnya. Biar terang, siapa yang salah, siapa yang benar. Kami capek menunggu,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan perkara tersebut. Redaksional masih berupaya melakukan konfirmasi dan memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak, sesuai Undang-Undang Pers.
Reporter : Robert Simanjuntak,SE
sumber: bidikkasus.net
![]()


































