JAKARTA, (CNK) – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut disebut berkaitan dengan dinamika politik nasional serta polemik yang menyeret persoalan keabsahan dokumen pribadi dan persyaratan pencalonan, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu disebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Prasetyo sekaligus meluruskan berbagai rumor yang berkembang mengenai respons Presiden terhadap keinginan Gibran tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri yang disampaikan wakilnya.
Sebaliknya, Kepala Negara memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Gibran terkait situasi yang tengah dihadapinya.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran disebut meminta waktu dan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pribadinya melalui jalur hukum, yakni dengan menempuh proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik Menguat, DPR Mulai Bergerak
Isu pengunduran diri Gibran mencuat di tengah meningkatnya dinamika politik di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sejumlah anggota DPR dari beberapa fraksi dikabarkan tengah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah dan persyaratan pencalonan yang menjadi sorotan publik.
Langkah tersebut berpotensi membuka ruang pembahasan politik dan konstitusional yang lebih luas di parlemen, terutama menyangkut persoalan yang berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden.
Menanggapi dinamika tersebut, pihak Istana menyatakan menghormati hak-hak konstitusional DPR RI beserta seluruh anggotanya dalam menjalankan fungsi dan kewenangan lembaga legislatif.
Meski demikian, perkembangan isu ini masih menunggu kejelasan lebih lanjut, baik terkait sikap politik Gibran maupun proses hukum yang disebut akan ditempuh untuk menjawab polemik dokumen pribadinya.
Publik kini menanti perkembangan selanjutnya di tengah menguatnya perhatian terhadap hubungan antara dinamika politik, proses hukum, dan stabilitas pemerintahan nasional.
Pimred : Darwis Akbar_(Red)
