PALEMBANG, (CNK) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan bersama sejumlah organisasi pers mengecam keras aksi pengeroyokan terhadap dua jurnalis, Rachmad Kurniawan, wartawan Tribun Sumsel, dan Mulyadi, jurnalis PAL TV, saat menjalankan tugas peliputan aksi demonstrasi di depan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026).
Peristiwa kekerasan yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan bawah flyover Simpang Polda Sumsel, Palembang, tersebut menjadi perhatian serius kalangan insan pers. Pasalnya, kedua korban mengalami luka-luka ketika menjalankan tugas jurnalistik meliput aksi unjuk rasa mahasiswa terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap.
Berdasarkan kronologi kejadian, kericuhan pecah antara kelompok mahasiswa dengan sekelompok orang berpakaian hitam yang berada di lokasi demonstrasi. Dalam situasi tersebut, kedua jurnalis turut menjadi korban kekerasan.
Rachmad Kurniawan dilaporkan mengalami luka cukup serius setelah dipukul dan diinjak-injak. Korban mengalami memar pada bagian wajah, pendarahan dari hidung, serta luka pada kaki.
Sementara itu, Mulyadi mengalami memar di bagian wajah dan luka robek pada bibir ketika berupaya melerai keributan sekaligus menyelamatkan rekannya.
Menyikapi kejadian tersebut, Ketua PWI Sumsel Kurnaidi bersama jajaran pengurus PWI dan organisasi pers lainnya menyampaikan kecaman keras serta mendesak Polda Sumsel agar mengusut perkara tersebut secara transparan dan profesional.
PWI Sumsel meminta aparat kepolisian segera mengidentifikasi dan menangkap seluruh pihak yang terlibat dalam aksi pengeroyokan. Tidak hanya pelaku di lapangan, aparat juga didesak mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa kekerasan tersebut.
Desakan penyelesaian kasus ini juga mendapat dukungan dari sejumlah jajaran PWI daerah, di antaranya PWI OKU Timur, PWI PALI, dan PWI Lahat.
Perkembangan penanganan kasus tersebut turut mendapat perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI. Komisioner Kompolnas, Dr. Supardi Hamid, mendatangi Mapolda Sumsel untuk meminta klarifikasi dari pihak kepolisian sekaligus mendengarkan keterangan para jurnalis yang menjadi korban.
Kehadiran Kompolnas diharapkan dapat mendorong pengawasan terhadap proses penanganan perkara sehingga berjalan transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
KOALISI PERS SIAP GELAR AKSI 11 NOVEMBER
Tidak berhenti pada kecaman, Koalisi Pers Sumatera Selatan yang didukung PWI Sumsel, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumsel, serta sejumlah aliansi jurnalis lainnya, merencanakan aksi unjuk rasa lanjutan pada 11 November 2026 di depan Mapolda Sumsel.
Rencana aksi tersebut merupakan bentuk desakan insan pers terhadap aparat kepolisian agar mempercepat dan membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus pengeroyokan serta dugaan intimidasi terhadap wartawan.
Koalisi Pers Sumsel menyoroti lambannya penanganan perkara dan belum adanya konferensi pers resmi yang menjelaskan perkembangan pengungkapan serta penangkapan para pelaku.
Selain menuntut transparansi dan percepatan proses hukum, koalisi juga mendesak evaluasi terhadap penanganan perkara, terutama apabila ditemukan keterlibatan oknum aparat dalam insiden tersebut.
Aksi itu direncanakan melibatkan jurnalis dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan sebagai bentuk solidaritas sekaligus pernyataan sikap bersama dalam memperjuangkan perlindungan profesi wartawan.
Insiden pengeroyokan tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan jurnalis saat menjalankan tugas peliputan harus mendapatkan perlindungan. Kekerasan terhadap wartawan bukan hanya menyangkut keselamatan individu, tetapi juga berpotensi mengancam kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
Karena itu, Koalisi Pers Sumsel berharap aparat kepolisian tidak menganggap persoalan ini sebagai perkara biasa. Pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan profesional agar seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pimpinan Redaksi H. Darwis Akbar. SH.MM
(RED)
