PONTIANAK, KALBAR (CNK) – Skandal dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, memasuki babak yang semakin serius. Video viral yang memperlihatkan praktik pemindahan BBM dari tangki merah ke tangki biru atau yang dikenal masyarakat dengan istilah “tangki kencing” kini menjadi pintu masuk terbukanya dugaan jaringan mafia BBM yang selama ini disebut-sebut beroperasi di wilayah tersebut.
Kasus yang menyeret nama SPBU 64.788.16 itu tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa. Di tengah kelangkaan BBM yang kerap dikeluhkan masyarakat pedalaman, muncul dugaan bahwa sebagian kuota subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat justru dialihkan untuk kepentingan sektor industri dan aktivitas usaha tertentu.
Kemarahan masyarakat memuncak setelah rekaman video aktivitas pemindahan BBM tersebut beredar luas. Publik mempertanyakan bagaimana praktik semacam itu bisa berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama, padahal distribusi BBM subsidi berada dalam sistem pengawasan berlapis.
Sejumlah elemen masyarakat bahkan menduga adanya praktik kongkalikong yang melibatkan berbagai pihak sehingga dugaan penyimpangan tersebut seolah berjalan mulus tanpa hambatan. Isu mengenai adanya upaya menutupi kasus sebelum menjadi perhatian publik juga ikut berkembang di tengah masyarakat.
Dampak dugaan kebocoran BBM subsidi itu dirasakan langsung oleh warga Sungai Laur. Kelangkaan pasokan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer dan berimbas pada meningkatnya biaya transportasi serta harga kebutuhan pokok masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong warga menggelar aksi damai dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Masyarakat menuntut agar subsidi yang berasal dari uang negara benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak, bukan bocor ke tangan para pemburu keuntungan.
Sorotan tajam juga datang dari Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Panca Bhakti, Dr. Herman Hofi Munawar. Menurutnya, dugaan pengalihan BBM subsidi merupakan persoalan serius yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghilangkan hak ekonomi masyarakat kecil.
Ia menilai sistem pengawasan yang berjalan selama ini patut dievaluasi secara menyeluruh. Pengawasan, kata Herman, seharusnya dilakukan secara preventif dan berkelanjutan, bukan baru bergerak setelah muncul gejolak sosial atau kasus menjadi viral di media.
“Jika benar praktik tersebut berlangsung dalam waktu lama, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang selama ini diterapkan,” ujarnya.
Herman juga menegaskan bahwa setiap indikasi penyalahgunaan BBM subsidi harus diproses secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat guna memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah Ditreskrimsus Polda Kalbar. Masyarakat menunggu apakah pengusutan kasus ini akan mampu membongkar aktor-aktor utama di balik dugaan permainan BBM subsidi atau justru berhenti pada pelaku lapangan semata.
Satu hal yang pasti, kasus Sungai Laur telah membuka kembali pertanyaan besar yang selama ini bergaung di tengah masyarakat: ke mana sebenarnya mengalirnya BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat?
(Wis)
