MEDAN, (CNK) – Penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa SMA Al Fatih Marelan berinisial MAR (Malik Akbar Rahmadsyah) di kawasan Taman Citra (Tamcit), Titipapan, Kecamatan Medan Deli, menuai sorotan.
Pasalnya, hampir tiga minggu setelah laporan polisi dibuat, keluarga korban masih mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut, khususnya terkait pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Peristiwa memilukan itu terjadi pada 31 Oktober 2026 sekitar pukul 19.30 WIB. Berdasarkan keterangan korban dan informasi yang dihimpun, dugaan penganiayaan bermula ketika korban didesak oleh seorang siswa berinisial NS untuk bertemu dan melakukan duel satu lawan satu.
Namun, situasi yang semula disebut sebagai ajakan berduel justru diduga berubah menjadi aksi penganiayaan. Setibanya di lokasi, korban disebut langsung mendapat pukulan dari seorang siswa lain berinisial BG.
Ironisnya, berdasarkan keterangan korban, dirinya tidak mengenal kedua siswa tersebut sebelumnya.
KORBAN DISEBUT SUDAH MENYERAH, PENGANIAYAAN DIDUGA TERUS BERLANJUT
Keterangan yang diperoleh menyebutkan, korban mengalami pemukulan bertubi-tubi hingga mengalami luka serius.
Bahkan, korban disebut telah meminta ampun, mengakui kesalahan, dan berusaha menghindari permusuhan. Namun, tindakan kekerasan tersebut diduga tetap berlanjut hingga korban kehilangan kesadaran, bahkan mengalami kejang-kejang.
Setelah korban terkapar, sejumlah saksi yang berada di lokasi kemudian membawa korban pulang.
Peristiwa ini tentu menimbulkan keprihatinan serius. Jika rangkaian kejadian tersebut terbukti, tindakan kekerasan terhadap seorang pelajar yang sudah tidak berdaya merupakan persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
HAMPIR TIGA MINGGU, PENANGANAN PERKARA MENJADI SOROTAN
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak korban, saksi, serta keterangan penyidik pembantu Unit PPA Polres Pelabuhan Belawan, BRIPDA Yitri Napitupulu, S.H., sejumlah tahapan penanganan perkara disebut telah dilakukan.
Di antaranya:
1. Pemeriksaan terhadap pelapor dan korban.
2. Pengambilan keterangan sejumlah saksi.
3. Pemeriksaan terhadap salah satu pihak yang dilaporkan.
4. Pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Taman Citra.
5. Pengiriman surat panggilan kepada salah satu pihak yang diduga terlibat.
Namun, informasi yang diterima menyebutkan bahwa pihak yang dipanggil bersama keluarganya diduga menolak memenuhi panggilan penyidik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai langkah lanjutan aparat kepolisian dalam memastikan proses hukum berjalan efektif.
MUNCUL INFORMASI ORANG TUA TERDUGA PELAKU DIDUGA ANGGOTA POLRI
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah berkembang informasi bahwa salah satu orang tua pihak yang diduga terlibat merupakan anggota Polri.
Informasi tersebut perlu diklarifikasi secara resmi oleh pihak kepolisian.
Jika benar terdapat hubungan keluarga dengan anggota institusi kepolisian, hal itu tidak boleh menjadi alasan munculnya perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum.
Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada kesan bahwa latar belakang keluarga, jabatan, maupun kedekatan dengan institusi tertentu dapat memengaruhi proses penanganan perkara.
KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN DIMINTA TURUN TANGAN
Atas perkembangan tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan diminta memberikan perhatian serius dan memastikan penanganan perkara berjalan profesional, transparan, serta tidak berlarut-larut.
Ada sejumlah hal yang patut mendapatkan penjelasan:
– Bagaimana perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut?
– Apakah seluruh pihak yang diduga terlibat telah diperiksa?
– Apa langkah hukum berikutnya apabila pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan penyidik?
– Apakah dugaan keterlibatan anggota Polri dalam hubungan keluarga dengan pihak terlapor telah diklarifikasi?
– Bagaimana kepastian perlindungan hukum bagi korban yang masih berstatus pelajar?
Jangan sampai korban dan keluarganya merasa berjuang sendirian mencari keadilan.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan saksi dan olah TKP. Setiap laporan dugaan tindak pidana harus ditangani secara serius, profesional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi para pelajar, bukan justru menjadi tempat munculnya kekerasan dan intimidasi.
Media ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini disusun, konfirmasi resmi dari Kapolres Pelabuhan Belawan maupun pihak-pihak yang disebutkan masih perlu diperoleh. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
(Red/Tim)
![]()



































