JAKARTA (CNK) – Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan bahwa jurnalisme kritis tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Kritik justru merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai koridor dan tidak disalahgunakan.
Hal tersebut disampaikan Totok saat membuka Pelatihan Jurnalistik Tematik bertajuk “Jurnalisme Kritis versus Stigmatisasi Antikritik” di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurut Totok, setiap bentuk kekuasaan harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Dalam konteks tersebut, pers memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Pemerintah bisa berganti, tetapi negara harus tetap berdiri kokoh,” kata Totok dalam pemaparannya.
Ia menekankan, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Pemerintah semestinya hadir sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan justru memusuhi rakyat yang menyampaikan kritik.
Totok menilai negara pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjawab kepentingan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Totok juga mengutip sejumlah pesan dari tokoh bangsa dan pemikiran para ulama mengenai pentingnya kepemimpinan yang mengedepankan dialog, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap perbedaan.
Menurutnya, berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya diselesaikan melalui dialog dan keterbukaan. Termasuk dalam menghadapi kritik yang datang dari masyarakat maupun media massa.
Kritik Berbasis Fakta
Totok menegaskan, jurnalisme kritis merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Tanpa sikap kritis, pers berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai pengawas kebijakan publik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa jurnalisme kritis tidak identik dengan sikap menyerang atau menjatuhkan pihak tertentu.
Kritik jurnalistik, kata dia, harus disampaikan secara elegan, berbasis fakta, berimbang, serta tetap mengedepankan akal budi dan hati nurani.
“Pers yang hebat adalah pers yang mampu menjadi obor dan penuntun bagi kehidupan masyarakat dan negaranya,” ujar Totok.
Ia meminta wartawan tetap mempertahankan sikap kritis sebagai bagian dari profesionalisme jurnalistik. Pada saat yang sama, pemerintah juga diharapkan membuka ruang dialog dan bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat.
Totok menilai hubungan antara pers dan pemerintah tidak seharusnya dibangun dalam hubungan saling berhadap-hadapan, melainkan atas dasar saling menghormati dan keterbukaan.
Dengan demikian, kebebasan pers dan kritik publik dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan sekaligus memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia. (Wis)
