PALEMBANG, (CNK) — Gabungan mahasiswa dari 15 perguruan tinggi di Sumatera Selatan menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (6/10/2026).
Massa mahasiswa datang membawa tuntutan terkait persoalan kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menjadi sorotan di Sumatera Selatan.
Kedatangan mahasiswa tersebut sejatinya untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sumsel Herman Deru. Namun, keinginan itu tidak terwujud lantaran Herman Deru disebut sedang berada di Jakarta.
Koordinator aksi dari Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Johan, mengatakan mahasiswa sengaja turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada orang nomor satu di Sumsel tersebut.
“Kami bersama kawan-kawan 15 kampus sepakat untuk turun hari ini, ingin menyampaikan langsung kepada Bapak Herman Deru. Cuma sangat disayangkan Bapak Herman Deru hari ini berada di Jakarta,” kata Johan kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).
Kekecewaan mahasiswa bertambah karena Wakil Gubernur Sumsel juga disebut tidak berada di Palembang. Padahal, massa mengaku telah tiba di Kantor Gubernur sejak sekitar pukul 14.00 WIB.
“Kami dari kawan-kawan BEM seluruh Sumatera Selatan agak sedikit kecewa. Karena memang kami datang dari jam 2, tapi memang tidak ada dari tadi,” ujarnya.
Meski kecewa, mahasiswa tidak langsung membubarkan diri. Mereka memilih bertahan di halaman Kantor Gubernur Sumsel sembari menunggu kehadiran Herman Deru.
“Kami tetap menunggu sampai Herman Deru datang ke sini, karena kami butuh sosok pemimpin,” tegas Johan.
Nilai Penanganan Karhutla Belum Maksimal
Johan menilai berbagai langkah yang dilakukan Pemprov Sumsel dalam mencegah dan menangani karhutla perlu dievaluasi.
Ia mengakui pemerintah telah melakukan sejumlah upaya. Namun, menurut mahasiswa, kondisi kabut asap yang masih terjadi menunjukkan penanganan di lapangan belum memberikan hasil maksimal.
“Sebenarnya kalau dilihat dari Instagram Bapak Herman Deru itu sudah banyak. Cuma kita tahu upaya-upaya yang dilakukan berarti kurang maksimal,” katanya.
Mahasiswa juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran serta bantuan dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Sumsel.
Termasuk bantuan berupa kendaraan operasional dan pembangunan sumur bor yang ditujukan untuk mendukung upaya pemadaman serta pencegahan kebakaran.
“Kami dari kawan-kawan mahasiswa ingin transparansi juga salah satunya. Kalau memang ini menjadi PR yang memang besar, apa kabar dengan sebelum-sebelumnya?” ujar Johan.
Menurutnya, kondisi kabut asap kali ini dinilai lebih parah dibandingkan kejadian sebelumnya. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan mengenai langkah penanganan, tetapi juga menjelaskan hasil konkret yang telah dicapai.
Mahasiswa Minta Tak Ada Tindakan Represif.
Dalam aksi tersebut, sempat terjadi dinamika terkait seorang mahasiswa yang disebut mengenakan almamater Universitas Sriwijaya.
Johan mengatakan persoalan tersebut telah dimediasi bersama pihak kepolisian.
“Kami sudah melakukan mediasi dengan beberapa pihak kepolisian. Kalau memang terbukti, silakan diproses dan langsung mediasi sama pihak kepolisian,” ujarnya.
Mahasiswa, lanjut Johan, menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme hukum. Namun, ia meminta aparat tidak menggunakan tindakan represif terhadap mahasiswa yang terlibat.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada hukum, tapi kami harap jangan sampai pihak kepolisian bertindak represif terhadap kawan kami,” pungkasnya.
Aksi mahasiswa dari 15 perguruan tinggi tersebut menjadi sorotan di tengah persoalan kabut asap dan karhutla yang kembali terjadi di Sumatera Selatan. Mahasiswa menegaskan tuntutan mereka tidak hanya berkaitan dengan respons pemerintah, tetapi juga menyangkut transparansi anggaran dan efektivitas program penanganan karhutla. (_Wis_)
