JAKARTA, (CNK) — Industri pers nasional tengah menghadapi tekanan serius akibat ketimpangan penguasaan pasar iklan digital. Dewan Pers mengungkapkan, sekitar 80 persen belanja iklan digital saat ini dikuasai platform digital, sementara 20 persen sisanya harus diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers di Indonesia.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, mengatakan ketimpangan distribusi pendapatan iklan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bisnis media semakin sulit bertahan. Dampaknya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja media terus terjadi.
Pernyataan itu disampaikan Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Secara advertising, saya kutip Wavemaker 2025, 80 persen advertising digital dikuasai oleh platform, sedangkan media atau publisher memperebutkan 20 persennya. 20 persen itu oleh 50.000 lebih perusahaan pers sekarang,” ungkap Dahlan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan ekonomi yang semakin mengancam keberlanjutan industri media nasional.
“Jadi ini kondisi yang tidak sustain. Dan secara jangka pendek juga susah. Dari ribuan PHK, sebenarnya ada bagian daripada dampak ini,” lanjutnya.
Dahlan menjelaskan, kehadiran platform digital pada awalnya membantu perusahaan pers memperluas distribusi konten jurnalistik. Namun, dalam perkembangannya, platform justru memiliki kendali besar terhadap distribusi informasi sekaligus perolehan pendapatan dari konten yang diproduksi perusahaan media.
Persoalan semakin kompleks sejak hadirnya teknologi generative artificial intelligence (AI) pada November 2022. Dewan Pers mencatat, perkembangan teknologi tersebut turut menyebabkan penurunan traffic dan page view yang dikirimkan platform digital ke situs media hingga 70 persen.
Akibatnya, pola konsumsi informasi masyarakat mengalami perubahan. Pengguna semakin banyak memperoleh informasi melalui rangkuman atau jawaban yang disajikan sistem AI tanpa harus mengunjungi situs media sebagai sumber asli pemberitaan.
Kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena karya jurnalistik tetap dimanfaatkan dalam ekosistem digital, tetapi perusahaan pers tidak selalu memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding dengan nilai konten yang diproduksi.
Hak Ekonomi Media Perlu Diperkuat
Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta, Dewan Pers juga mendorong agar hak ekonomi perusahaan pers dibedakan secara jelas dari hak cipta individual wartawan atau pencipta karya.
Dewan Pers menilai perusahaan pers yang berhak memperoleh kompensasi harus memenuhi standar profesional dan kelembagaan, antara lain berbadan hukum, memiliki sedikitnya lima karyawan, memberikan upah di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta menyediakan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.
Selain itu, Dewan Pers mengingatkan agar platform digital tidak memanfaatkan posisi dominannya untuk mengambil keputusan sepihak yang dapat merugikan perusahaan pers.
Salah satu kekhawatiran yang disoroti adalah kemungkinan platform menghentikan penayangan atau distribusi berita dari media tertentu. Jika hal tersebut terjadi tanpa mekanisme yang adil, dampaknya bukan hanya dirasakan perusahaan pers, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan informasi publik berkualitas.
“Saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik,” tegas Dahlan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menambahkan bahwa pengaturan mengenai hak ekonomi dan mekanisme kompensasi merupakan bagian penting dalam memperkuat perlindungan terhadap perusahaan media.
Menurutnya, pengalaman implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan platform digital masih perlu ditingkatkan.
Dewan Pers juga mengusulkan agar mekanisme pembayaran kompensasi tidak hanya bergantung pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), tetapi turut membuka ruang bagi skema kerja sama langsung antarpihak melalui mekanisme business-to-business (B2B).
Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pola kemitraan yang lebih adil antara platform digital dan perusahaan pers.
Dewan Pers menegaskan, perlindungan terhadap hak ekonomi media bukan semata-mata persoalan keberlangsungan bisnis perusahaan pers. Lebih dari itu, keberlanjutan industri media merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas jurnalisme, independensi pers, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
(Darwis Akbar)
