PALEMBANG, (CNK) — Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menyuarakan tuntutan keadilan atas kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua wartawan, Rahmat Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV, saat menjalankan tugas jurnalistik di depan Mapolda Sumsel.
Melalui Aksi Simpatik Jilid II, Koalisi Pers Sumsel mendesak Polda Sumsel mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk mengungkap dan menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat sebagai aktor intelektual di balik peristiwa kekerasan terhadap insan pers tersebut.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, menilai penanganan perkara hingga saat ini belum memberikan kepuasan bagi kalangan jurnalis. Menurutnya, proses pengungkapan kasus harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang telah teridentifikasi.
“Kami tetap menuntut pengusutan tuntas serta pengungkapan kasus pengeroyokan dua wartawan yang terjadi di Palembang ini. Kami anggap penanganannya masih belum memuaskan. Karena itu, kami meminta Polda Sumsel terus mengungkap kasus ini secara tuntas dan menangkap aktor intelektual di balik kejadian tersebut,” ujar Ardhy.
Selain menuntut pengusutan tuntas, Koalisi Pers Sumsel juga menyoroti persoalan transparansi kepolisian dalam menyampaikan perkembangan penyidikan. Mereka mengaku belum memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai sejauh mana proses penanganan perkara tersebut berjalan.
“Yang pertama, tidak ada transparansi kepada kami. Bagaimana perkembangannya, seperti apa prosesnya, sampai di mana penyidikan tersebut. Kami meminta agar ada keterbukaan sehingga publik juga mengetahui perkembangan penanganan kasus ini,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam Aksi Solidaritas Pers Jilid I pada Kamis (15/10/2026), Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana telah menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis di Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan komitmennya untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, menindak para pelaku, serta mengevaluasi seluruh rangkaian peristiwa bentrokan.
Kapolda juga menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang kembali dan kepolisian akan melawan segala bentuk premanisme.
Namun, Koalisi Pers Sumsel menegaskan bahwa komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah konkret, terutama dengan mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan.
Ardhy mengatakan, pihaknya memberikan tenggat waktu satu minggu kepada Polda Sumsel agar menunjukkan perkembangan yang jelas dalam pengusutan kasus tersebut.
“Jika dalam satu minggu tidak ada kemajuan, kami akan bergerak ke tingkat nasional. Kami akan mendatangi sejumlah lembaga, seperti Mabes Polri, DPR RI, Kompolnas, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, dan Ombudsman,” katanya.
Tidak hanya itu, Koalisi Pers Sumsel juga meminta kepolisian memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1), yang mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Koalisi menegaskan, aksi tersebut bukan sekadar bentuk solidaritas terhadap dua wartawan yang menjadi korban kekerasan, melainkan juga bagian dari perjuangan menjaga kemerdekaan pers dan memastikan setiap tindakan kekerasan terhadap jurnalis diproses sesuai ketentuan hukum.
Mereka berharap hubungan kemitraan antara pers dan kepolisian dapat dibangun atas dasar saling menghormati profesi, keterbukaan informasi, serta komitmen terhadap penegakan hukum.
Kemitraan tersebut, menurut Koalisi Pers Sumsel, tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi atau membungkam sikap kritis pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.
(Darwis Akbar_Red)
