Palembang – Puluhan Aksi damai dari Koalisi Gerakan Aksi Mahasiswa (KGAM) dan Masyarakat Peduli Demokrasi (MDK) Meminta Netralitas PJ Bupati Banyuasin Serta ASN Pemkab Banyuasin Menjelang Pileg, Pilpres gelar aksi damai di KANTOR Bawaslu Sumsel, Kantor Gubernur dan Inspektorat Sumsel. Kamis, ( 28/12/2023).
CAHAYANEWSKEPRI.COM – Koordinator Aksi Haris Meminta Bawaslu Sumsel untuk Memeriksa PJ Bupati kabupaten Banyuasin terkait Netralitas dan dugaan Berapilasi dengan ketua partai di Kabupaten Banyuasin dalam Pemilu Pileg, Pilpres dan terbukti memberikan Rekomendasi usulan ke Mendagri untuk di ganti diduga terapliasi dengan salah satu ketua Parpol dan Ketua TKD Capres Wilayah Kabupaten Banyuasin, Terlihat pada aksi dukungan dan sampai memberikan dukungan ke Mendagri.
Meminta dan Mendesak Bawaslu Sumsel atau Inspektorat Sumsel untuk segera memeriksa Oknum, Kadis Perkim,PUPR, Pertanian, Diapora, Kabid, Kabag di lingkungan Pemkab Banyuasin diduga tidak netralitas karena diduga melakukan Foto dan terapliasi bersama oknum salah Ketua Parpol di kabupaten Banyuasin dan juga Ketua TKD KIM Banyuasin, serta juga sudah menyatakan akan maju menjadi calon Bupati Banyuasin,hal tersebut terlihat pada pada Aksi Dukungan PJ Bupati Banyuasin.
Meminta Bawaslu Dan Inspektorat Sumsel segera memanggil dan periksa oknum oknum yang diduga adanya melakukan politik Praktis dengan salah satu oknum ketua Parpol di Banyuasin dalam aksi dukungan tersebut. (Foto Bersama dan dugaan komunikasi terkait aksi)
Aksi Dukungan PJ Bupati kami duga dan terindikasi sangat jelas ada kepentingan Pilpres Pileg terlihat beberapa orang Parpol Pendukung pasangan capres di lokasi Aksi tersebut.
Evaluasi Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin, kurang tanggap terkait hal tersebut, diduga melakukan pembiaran.
Panggil dan Periksa Mantan Wakil Bupati Banyuasin terkait Aksi dukungan yang diduga sarat Politik Praktis menjelang Pileg dan Pilpres serta juga terkait dugaan kampanye simpatik di tengah massa kampanye.
Kandar menambahkan kami Meminta Inspektorat Sumsel memberikan Sanksi kepada Kadis Pertanian, PUPR, Dispora, Kabag Tapem, Hukum, Kabid, ASN yang Ikut Aksi dukungan PJ Bupati beberapa waktu yang lalu.
Jo Karno SE menambah kan Aksi hari ini baru awal kedepan nya kami akan segera membuat laporan resmi ke Bawaslu Sumsel tembusan Bawaslu RI ,serta juga akan kami sampaikan aksi demo di Mendagri untuk meminta Mendagri segera melakukan Evaluasi PJ Bupati Banyuasin serta memberikan sanksi kepada semua ASN yang diduga terapliasi dengan ketua Parpol, jangan sampai pemilu yang mengedepankan jurdil menjadi tercederai karena dugaan tidak netral tersebut.
Sementara di tempat yang sama kesekretariatan Bawaslu mewakili komisioner yang menerima aksi perwakilan Bawaslu menambahkan, aksi menunjukkan salah satu bentuk sebagai sosialisasi sebagai peduli pemilu untuk kita semua.Kiranya Bawaslu ini merupakan wujud kepedulian terhadap pemilu yang baik dari pada sebelumnya.
kami mewakili ketua dan jajaran Bawaslu memohon maaf karena ketua Bawaslu lagi di luar kota untuk mengurus segala logistik pemilu di berbagai daerah
Terimakasih telah mendukung dan menjadi pengawas pemilu untuk menyatakan bukti dan fakta jika ada bukti di sampaikan untuk membantu keadilan pemilu.
Sementara di tempat yang berbeda, Yang menerima massa Aksi Di Terima Oleh Pihak Inspektorat Andri Wijaya Kasubag Umum menyampaikan, pernyataan aksi ini merupakan kontrol dari masyarakat kepada pemerintah khususnya pilkada 2024. “Kami sampaikan bahwa UU ASN telah mengatur untuk netralisasi dan kode etik”.
Dan kami akan mengatur koordinasi ke inspektorat Banyuasin karena hal ini memerlukan pendalaman yang sangat penting. Serta akan kami sampaikan aksi pernyataan ini ke pimpinan inspektorat Sumsel dan kepada PJ Gubernur Sumsel. (Darwis/CNK_Red)
