MAKASSAR, (CNK) – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dalam membangun daerah. Menurutnya, kepala daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan menggerakkan perekonomian lokal.
Pernyataan itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan Ketua APINDO Luwu Utara yang juga Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, dalam Rapat Kerja Koordinasi Nasional (Rakerkornas) ke-XXXV APINDO di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).
Andi Abdullah Rahim sebelumnya menanyakan strategi memenuhi harapan sekitar 334 ribu warga di tengah keterbatasan keuangan daerah dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Menanggapi hal itu, JK mengatakan kemampuan seorang kepala daerah justru diuji ketika kondisi ekonomi sedang tertekan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbatas.
Menurut JK, sinergi dengan pengusaha, investor, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci agar roda perekonomian daerah tetap bergerak.
“Kalau kepala daerah hanya tunggu transfer (APBN) dari pusat, semua juga bisa jadi bupati,” tegas JK.
Ia menambahkan, kepala daerah idealnya memiliki visi membangun perekonomian, bukan sekadar mengelola anggaran yang diterima dari pemerintah pusat. Tugas utama kepala daerah, lanjutnya, adalah mendorong investasi sehingga perputaran uang masyarakat dan dunia usaha di daerah lebih besar daripada dana yang berasal dari APBN maupun APBD.
Untuk menggambarkan pentingnya kreativitas seorang pemimpin daerah, JK mencontohkan kepemimpinan HM Daeng Patompo yang dinilainya berhasil membawa perubahan besar bagi Kota Makassar.
Menurut JK, Daeng Patompo banyak memberikan insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha, membangun infrastruktur ekonomi, serta membuka peluang bagi pengusaha mengembangkan kawasan perumahan sehingga aktivitas ekonomi tumbuh pesat.
Saat menjabat, Daeng Patompo juga berhasil memperluas wilayah Kota Makassar dari sekitar 21 kilometer persegi menjadi 175,77 kilometer persegi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Perluasan wilayah itu mencakup sebagian kawasan Gowa, Maros, dan Pangkep.
Selain itu, Daeng Patompo mengusung visi pemberantasan 3K, yakni kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan, serta menjadikan Makassar sebagai kota lima dimensi yang meliputi kota dagang, budaya, industri, akademik, dan pariwisata.
JK juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Makassar saat itu membuka peluang investasi melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha. Bahkan, pembangunan kota turut didukung pendapatan dari legalisasi judi lotto atau lotre totalisator.
Meski kebijakan tersebut menuai kritik dari masyarakat, tokoh agama, dan budayawan, JK menyebut pendapatan asli daerah (PAD) meningkat hingga lima kali lipat. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas pendidikan, termasuk SD Teladan Bawakaraeng, SD Teladan Pongtiku, SD Teladan Ujung Tanah, SD Teladan Sudirman, serta sejumlah sekolah lainnya. (Wis)
