Penulis : Mung Harsanto SE (Kepala Sekretariat KBO Babel).
PANGKALPINANG, (CNK) – Besok, Senin, 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-81. Aparat pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat akan larut dalam berbagai agenda peringatan, terutama upacara bendera.
Namun di tengah suasana merah putih itu, muncul sebuah pemberitaan yang cukup bombastis: ribuan ton tin slag disebut-sebut akan dipindahkan dan bahkan keluar dari Bangka Belitung ketika aparat penegak hukum sedang sibuk mengikuti perayaan kemerdekaan.
Semoga informasi tersebut benar.
Bukan karena publik ingin melihat ribuan ton tin slag “kabur” dari Pulau Bangka, melainkan karena kalau informasi itu memang benar dan sudah memiliki data serta fakta yang kuat, maka ini adalah momentum bagi penegak hukum untuk membuktikannya secara terang-benderang.
Tetapi kalau ternyata tidak terjadi?
Maka publik berhak mempertanyakan, untuk apa membangun narasi sedemikian rupa seolah-olah 17 Agustus akan menjadi “hari bebas” bagi ribuan ton tin slag untuk meninggalkan Bangka?
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi narasi yang penuh dugaan, tetapi miskin pembuktian.
Dalam konteks jurnalistik, kritik tentu sah. Investigasi juga penting. Bahkan pers memiliki fungsi kontrol sosial. Tetapi kontrol sosial tidak boleh berhenti pada dugaan, insinuasi, atau kalimat yang menggiring opini seolah-olah sebuah pelanggaran telah terjadi sebelum ada pembuktian.
Kalau memang tin slag tersebut ilegal, bermasalah secara hukum, tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah, melanggar ketentuan lingkungan, atau hendak dikeluarkan dari Bangka Belitung tanpa prosedur yang benar, laporkan!
Itulah keberanian jurnalistik yang sesungguhnya.
Jangan hanya berstatemen di media. Jangan hanya membuat publik gaduh. Jangan hanya menyebut “APH diuji” atau mengesankan aparat sengaja lengah karena upacara 17 Agustus.
Kalau datanya A1, bawa ke APH.
Kalau dokumennya lengkap, serahkan kepada penyidik.
Kalau lokasinya jelas, tunjukkan.
Kalau truknya jelas, dokumentasikan.
Kalau tongkangnya jelas, catat.
Kalau benar ada rencana pengiriman keluar Bangka pada 17 Agustus, buktikan dan laporkan secara resmi.
Justru di situlah letak perbedaan antara kerja jurnalistik dengan sekadar “ngerameng” atau “sebasing”—istilah orang Bangka untuk sesuatu yang terkesan asal bunyi tanpa pijakan fakta yang kuat.
Jangan Jadikan Media Sebagai Ruang Tekanan
Yang lebih memprihatinkan, pemberitaan yang terlalu tendensius berpotensi menimbulkan persepsi lain di tengah masyarakat.
Publik bisa saja bertanya: apakah ini benar-benar murni kepentingan kontrol sosial, atau ada kepentingan lain di belakang pemberitaan?
Pertanyaan seperti itu akan muncul ketika sebuah pemberitaan berulang kali menekan pihak tertentu, tetapi tidak diikuti laporan resmi kepada institusi yang memiliki kewenangan.
Jika memang ada persoalan dengan tin slag tersebut, termasuk apabila ada pihak yang merasa dirugikan, jalur hukum adalah tempat terbaik untuk mengujinya.
Pers bukan tempat untuk mengadili. Pers adalah ruang untuk mengungkap fakta, menguji informasi, dan menyampaikan kepentingan publik.
Karena itu, sangat tidak elok apabila profesi jurnalistik dipersepsikan sebagai alat untuk menekan pihak tertentu agar “dikondisikan” atau mencari penyelesaian di luar mekanisme hukum.
Kalau tidak ada kepentingan seperti itu, maka cara paling sederhana untuk membantah persepsi tersebut adalah dengan membuka data dan menempuh jalur resmi.
Soal Klaim Pelanggaran, Beranikah Membuat Laporan?
Dalam polemik tin slag yang disebut-sebut berasal dari PT Bangka Tin Industry (BTI) dan semula akan dihibahkan kepada BUMD Provinsi Babel, PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BBBS), telah muncul pula pendapat dari aktivis lingkungan hidup yang menilai terdapat celah hukum atau potensi pelanggaran aturan.
Jika keyakinan itu memang berdasarkan kajian hukum dan data yang kuat, maka seharusnya tidak berhenti pada pernyataan di media.
Laporkan kepada APH!
Jika benar ada dugaan tindak pidana, biarkan penyidik memeriksa.
Jika persoalannya administratif, biarkan instansi berwenang menguji.
Jika menyangkut lingkungan, laporkan kepada lembaga yang berwenang.
Jika menyangkut tata kelola BUMD, minta seluruh prosesnya diperiksa.
Begitu pula apabila informasi mengenai keberadaan satu truk yang disebut telah memindahkan beberapa jumbo bag ke kawasan dok kapal di Ketapang benar-benar valid dan bahkan material tersebut disebut siap dikirim keluar Bangka tepat pada 17 Agustus.
Itu bukan lagi bahan untuk sekadar membuat judul sensasional.
Itu bahan laporan.
Sebab bila benar, bukti tersebut justru jauh lebih kuat daripada seribu kalimat di media.
Jangan Takut pada Fakta
Ada satu hal yang harus dipahami semua pihak: tin slag bukan milik pers, bukan milik aktivis, bukan milik APH, dan bukan milik siapa pun yang merasa paling berhak menentukan status hukumnya.
Status material harus ditentukan berdasarkan dokumen, kepemilikan, perizinan, aturan yang berlaku, serta hasil pemeriksaan lembaga yang memiliki kewenangan.
Karena itu, apabila ada pihak yang menganggap tin slag tersebut bermasalah, jangan takut pada proses hukum.
Sebaliknya, pihak yang merasa memiliki dasar hukum juga tidak perlu takut diperiksa.
Justru pemeriksaan terbuka akan mengakhiri polemik.
Siapa pemiliknya?
Dari mana asalnya?
Atas dasar apa dihibahkan?
Di mana boleh disimpan?
Apakah pengangkutannya memenuhi ketentuan?
Ke mana tujuan akhirnya?
Dan apakah boleh keluar dari Bangka Belitung?
Semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan dokumen dan pemeriksaan, bukan dengan perang narasi.
Besok Kita Lihat: Bergerak atau Tidak?
Kini publik tinggal menunggu.
Besok adalah 17 Agustus 2026.
Jika benar sebagaimana diberitakan bahwa ribuan ton tin slag akan bergerak ketika aparat sedang mengikuti upacara kemerdekaan, maka tentu sangat mudah bagi aparat untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.
Dan jika benar ada pergerakan, publik tentu berharap APH bertindak sesuai kewenangannya.
Namun jika tidak ada perpindahan?
Jika tidak ada tongkang yang mengangkut?
Jika tidak ada ribuan ton material yang keluar Bangka?
Maka pemberitaan tersebut juga layak dipertanggungjawabkan secara moral dan jurnalistik kepada publik.
Sebab kemerdekaan pers bukan kemerdekaan untuk menuduh.
Kemerdekaan pers adalah keberanian menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta.
Jadi, semoga informasi itu benar—jika memang benar, buktikan.
Tetapi kalau ternyata tidak benar, jangan pula masyarakat terus-menerus dicekoki cerita tentang “tin slag hantu” yang tidak pernah jelas siapa pemiliknya, siapa yang menggerakkannya, dan ke mana perginya.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan “ngerameng”.
Publik membutuhkan data, fakta, bukti dan keberanian mempertanggung jawabkan pemberitaan.
Karena kalau memang ada pelanggaran, jangan hanya ramai di media.
Lapor!
Dan kalau tidak ada pelanggaran, jangan membuat seolah-olah ada pelanggaran.
Sebab pers yang kuat bukan pers *yang paling keras menuding, melainkan pers yang paling berani membuktikan apa yang ditulisnya. (Wis)
