YOGYAKARTA, (CNK) – Polemik mengenai keaslian dokumen akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi, termasuk penggunaan jenis huruf Times New Roman pada sampul dan lembar pengesahan skripsi.
Menanggapi polemik tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Sunarta, menegaskan bahwa jenis huruf pada sampul maupun lembar pengesahan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keaslian sebuah dokumen akademik.
Menurut Sigit, dokumen lama harus dinilai berdasarkan konteks teknologi dan administrasi pada masa dokumen tersebut diterbitkan. Ia menyarankan agar skripsi Jokowi dibandingkan dengan skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM lainnya yang dibuat pada periode yang sama.
Sigit menjelaskan, pada era 1980-an hingga awal 1990-an, mahasiswa UGM sudah lazim menggunakan jasa percetakan di sekitar kampus untuk membuat sampul dan lembar pengesahan skripsi.
“Di sekitar kampus UGM sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi,” kata Sigit, dikutip dari situs resmi UGM, Minggu (16/8/2026).
Ia menambahkan, penggunaan jasa percetakan pada masa tersebut merupakan praktik yang umum. Karena itu, perbedaan jenis huruf antara bagian sampul, lembar pengesahan, dan isi skripsi tidak serta-merta menunjukkan adanya kejanggalan.
“Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan,” ujarnya.
Isi Skripsi Masih Menggunakan Mesin Ketik
Sigit juga menerangkan adanya perbedaan antara bagian luar dan isi skripsi Jokowi. Menurutnya, bagian utama skripsi yang terdiri dari 91 halaman masih menggunakan mesin ketik.
Perbedaan tersebut, kata dia, harus dilihat berdasarkan perkembangan teknologi pencetakan pada saat itu. Penggunaan mesin percetakan untuk sampul dan lembar pengesahan tidak berarti seluruh isi skripsi harus dibuat menggunakan teknologi yang sama.
Selain persoalan font, nomor seri ijazah Jokowi juga menjadi bagian yang dipertanyakan.
Sigit menjelaskan, pada masa Jokowi menjadi mahasiswa, sistem penomoran ijazah di Fakultas Kehutanan UGM belum menggunakan sistem seragam di tingkat universitas. Fakultas memiliki sistem penomoran tersendiri yang juga diterapkan kepada lulusan lainnya.
“Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” jelasnya.
Karena itu, menurut Sigit, format nomor ijazah harus dipahami berdasarkan sistem administrasi yang berlaku ketika dokumen tersebut diterbitkan, bukan dibandingkan secara langsung dengan sistem penomoran yang digunakan saat ini.
UGM Pastikan Dokumen Akademik Jokowi Asli
Di tengah polemik tersebut, UGM kembali menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo merupakan dokumen asli yang diterbitkan oleh UGM.
Sigit menyebut sejumlah catatan akademik dan kesaksian dari lingkungan kampus turut memperkuat status Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM.
Jokowi tercatat pernah mengikuti perkuliahan, menempuh berbagai mata kuliah, aktif dalam kegiatan mahasiswa, termasuk Silvagama, serta menyelesaikan skripsi sebagai bagian dari proses pendidikan di UGM.
“Perlu diketahui, ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegas Sigit.
UGM menilai pemeriksaan terhadap dokumen akademik lama semestinya dilakukan secara menyeluruh. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan tampilan visual, seperti jenis huruf, tetapi juga harus mempertimbangkan sistem administrasi, teknologi percetakan, serta praktik akademik yang berlaku pada masa dokumen tersebut dibuat.
Dengan demikian, perbedaan pada dokumen lama perlu dilihat dalam konteks sejarah dan administrasi pada zamannya, bukan semata-mata menggunakan standar teknologi yang berlaku saat ini. (_Wis_)
