LEBAK BANTEN, (CNK) – Genap satu tahun kepemimpinan Bupati Hasbi Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak menyampaikan apresiasi atas arah kebijakan pembangunan yang dinilai mulai terasa dampaknya di tengah masyarakat, meski daerah masih dihadapkan pada keterbatasan fiskal.
Ketua KNPI Lebak, Cucu Komarudin, menegaskan bahwa refleksi satu tahun pemerintahan perlu dilihat secara objektif.
Menurutnya, fase awal kepemimpinan ini menjadi momentum peletakan fondasi kebijakan, terutama pada sektor pertanian, infrastruktur, penataan ruang publik, hingga penguatan stabilitas sosial.
“Satu tahun memang bukan waktu yang panjang untuk membenahi daerah dengan wilayah luas seperti Lebak. Tapi kami melihat arah kebijakan sudah mulai terlihat dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Cucu saat ditemui di Rangkasbitung, Selasa (3/3/2026).
Salah satu kebijakan yang paling dirasakan masyarakat, lanjutnya, adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk lahan sawah di bawah satu hektare atau 5.000 meter persegi. Kebijakan tersebut dinilai sangat membantu petani kecil.
Pembebasan PBB untuk sawah di bawah satu hektare adalah bentuk keberpihakan nyata kepada petani. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi langkah konkret meringankan beban biaya produksi,” jelasnya.
KNPI menilai penguatan sektor pertanian menjadi kunci penting bagi Kabupaten Lebak yang memiliki potensi lahan luas.
Ketahanan pangan, menurut Cucu, tidak hanya berbicara soal tanam dan panen, tetapi juga akses distribusi dan keberlanjutan program
Ketahanan pangan itu harus didukung akses jalan produksi dan distribusi yang lancar. Kalau jalannya baik, biaya angkut turun dan daya saing hasil pertanian meningkat,” katanya.
Dalam konteks infrastruktur, KNPI mengapresiasi pembangunan jalan kabupaten yang dilakukan secara bertahap.
Dengan kapasitas keuangan daerah yang terbatas, pembangunan dinilai realistis dilakukan secara prioritas dan berkelanjutan
Pembangunan jalan kabupaten tidak bisa sekaligus. Tapi progres bertahap itu terlihat. Konektivitas antarwilayah semakin baik dan itu berdampak langsung pada mobilitas warga,” ujarnya.
Selain itu, kolaborasi lintas provinsi dalam pembangunan jalan desa juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah dinilai aktif membangun sinergi agar pembangunan tetap berjalan meski fiskal terbatas.
“Kolaborasi lintas provinsi dan integrasi dengan program pusat menjadi strategi cerdas. Dengan sinergi, pembangunan jalan poros desa tetap bisa berjalan dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkap Cucu.
Di kawasan perkotaan, pembangunan dan penataan Alun-Alun Rangkasbitung dinilai sebagai simbol pembenahan wajah kota. KNPI melihat ruang publik yang tertata rapi tidak hanya memperindah kota, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi kecil.
“Alun-alun adalah pusat interaksi warga. Ketika tertata baik, UMKM bergerak, pedagang kecil punya ruang, masyarakat pun lebih nyaman,” jelasnya.
Penataan pedagang kaki lima (PKL) juga diapresiasi selama dilakukan dengan pendekatan dialog dan tidak menghilangkan mata pencaharian warga. KNPI berharap proses tersebut terus mengedepankan solusi bersama.
Di sisi sosial, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) disebut sebagai program yang menyentuh aspek kemanusiaan. Bagi KNPI, pembangunan RTLH bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
RTLH itu soal martabat. Ketika rumah warga menjadi layak huni, rasa aman dan kepercayaan diri meningkat. Itu bagian dari pembangunan sosial,” tegasnya.
KNPI juga menilai stabilitas sosial di Kabupaten Lebak selama satu tahun terakhir tetap terjaga dengan baik.
Komunikasi lintas tokoh agama dan pendekatan persuasif pemerintah daerah dinilai berkontribusi dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
“Kerukunan adalah pondasi pembangunan. Tanpa stabilitas sosial, program tidak akan berjalan optimal. Kami melihat suasana kebersamaan dan toleransi di Lebak tetap kondusif,” ungkap Cucu.
KNPI menegaskan akan tetap menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah. Tantangan ke depan masih besar, mulai dari pemerataan infrastruktur hingga penguatan ekonomi desa.
“Kami melihat fondasi sudah dibangun. Tinggal konsistensi dan keberlanjutan program yang harus dijaga. Pemuda siap mengawal agar pembangunan benar-benar berdampak luas, dan Lebak Ruhay dapat terwujud,” pungkasnya.
Refleksi satu tahun ini, menurut KNPI, bukan sekadar seremoni, melainkan momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan generasi muda demi terwujudnya Kabupaten Lebak yang semakin maju, harmonis, dan berdaya saing.
(Ifan_Wis)
