JAKARTA, (CNK) — Jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia merupakan salah satu posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum nasional. Jaksa Agung tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam memimpin institusi Kejaksaan, tetapi juga harus mempunyai keberanian, integritas, independensi, wawasan kebangsaan, serta kemampuan membaca persoalan hukum dalam konteks nasional maupun internasional. Senin (31/8/2026).
Dalam perspektif tersebut, Laksamana Muda Purn. Dr. Nazali Lempo, SH., MH., M.Tr.Opsla., CHRMP merupakan salah satu figur yang memiliki rekam pengalaman dan kompetensi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam proses penentuan calon Jaksa Agung Republik Indonesia.
Beliau merupakan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat Laksamana Muda, yang sepanjang karier pengabdiannya dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan militer. Salah satu pengalaman penting tersebut adalah ketika beliau dipercaya mengemban tugas sebagai Jaksa Agung Muda pada lingkungan TNI, yang mempertemukan pengalaman kepemimpinan militer dengan tugas penegakan hukum.
Rekam Pengalaman Penegakan Hukum
Pengalaman tersebut memiliki arti penting karena penegakan hukum di lingkungan militer memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri. Dalam menjalankan tugasnya, berbagai persoalan hukum yang menyangkut kepentingan institusi, personel, disiplin, tindak pidana, dugaan korupsi maupun persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia membutuhkan keberanian, ketelitian, objektivitas dan konsistensi.
Dalam konteks tersebut, Nazali Lempo dikenal memiliki keberanian untuk mendorong agar persoalan hukum yang memiliki dasar untuk ditindaklanjuti tidak berhenti hanya karena menyentuh kepentingan tertentu.
Prinsip yang harus menjadi pegangan seorang penegak hukum adalah sederhana tetapi fundamental:
Yang benar harus dinyatakan benar, dan yang salah harus dinyatakan salah, tanpa membedakan siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi pihak yang berkepentingan.
Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika penegakan hukum berhadapan dengan kekuasaan, kepentingan ekonomi, jaringan politik maupun kepentingan kelompok.
Integritas sebagai Modal Utama Jaksa Agung
Jabatan Jaksa Agung tidak semata-mata membutuhkan seorang administrator yang mampu menjalankan birokrasi. Lebih dari itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjaga marwah hukum dan memastikan bahwa kewenangan penuntutan digunakan untuk kepentingan hukum, keadilan dan masyarakat.
Prof. Dr. M. Aslam Fadli, MH., M.Si., yang merupakan Guru Besar pada perguruan tinggi bertaraf internasional, berpandangan bahwa sosok yang akan memimpin Kejaksaan Agung harus memiliki keberanian moral, integritas dan pengalaman yang memadai untuk menghadapi berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks.
Menurutnya, pengalaman Nazali Lempo sebagai perwira tinggi TNI yang pernah menjalankan tugas strategis dalam bidang penegakan hukum merupakan salah satu modal penting.
Namun, pengalaman tersebut tidak berhenti ketika beliau memasuki masa purnawirawan.
Dari Penegakan Hukum Militer Menuju Penegakan Hukum untuk Masyarakat
Setelah mengakhiri pengabdian aktif di lingkungan militer, Nazali Lempo tetap melanjutkan pengabdiannya di bidang hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau menjalankan profesi sebagai Advokat, sehingga pengalaman penegakan hukum yang sebelumnya banyak diperoleh dari perspektif institusional dan militer kemudian berkembang melalui interaksi langsung dengan masyarakat pencari keadilan.
Perubahan perspektif tersebut merupakan sesuatu yang penting.
Seorang pemimpin penegak hukum idealnya tidak hanya memahami hukum dari balik meja birokrasi, tetapi juga memahami bagaimana hukum dirasakan oleh masyarakat.
Pengalaman sebagai advokat memberikan ruang bagi Nazali Lempo untuk berhadapan langsung dengan berbagai persoalan hukum masyarakat, mulai dari persoalan individu, kelompok, dunia usaha, hingga persoalan yang bersinggungan dengan institusi penegak hukum.
Dari pengalaman tersebut, beliau dapat melihat secara lebih dekat bagaimana ketimpangan penegakan hukum dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya ketika masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya harus berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun jaringan yang lebih besar.
Kemampuan Membaca Persoalan Secara Nasional dan Internasional
Kompetensi seorang Jaksa Agung pada era modern juga tidak dapat hanya diukur dari kemampuan menangani perkara pidana konvensional.
Kejahatan saat ini berkembang melampaui batas negara. Korupsi, pencucian uang, kejahatan ekonomi, kejahatan siber, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, tindak pidana lintas negara dan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi membutuhkan kemampuan memahami hubungan antara hukum nasional dan perkembangan hukum internasional.
Latar belakang pendidikan, pengalaman operasional, pengalaman kepemimpinan serta pengalaman dalam berbagai lingkungan hukum memberikan modal bagi Nazali Lempo untuk memahami persoalan secara lebih komprehensif.
Kemampuan tersebut penting karena seorang Jaksa Agung harus mampu melihat suatu perkara bukan hanya dari aspek apa tindak pidananya, tetapi juga:
– Siapa yang memperoleh keuntungan;
– Bagaimana jaringan kejahatan bekerja;
– Bagaimana aliran dana bergerak;
– Bagaimana kejahatan memanfaatkan kelemahan institusi;
– Bagaimana kepentingan nasional dapat terlindungi;
– Serta bagaimana penegakan hukum nasional berinteraksi dengan mekanisme hukum internasional.
Pengalaman sebagai Advokat, Pembina dan Penasihat Organisasi
Selain pengalaman dalam institusi militer dan penegakan hukum, Nazali Lempo juga memiliki pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan dan profesi.
Beliau tercatat aktif sebagai Advokat serta Pembina dan Penasihat pada sejumlah organisasi nasional. Pengalaman tersebut memperluas jejaring dan perspektif beliau dalam memahami persoalan masyarakat, dunia profesi, organisasi, dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sipil.
Posisi tersebut sekaligus memberikan pengalaman dalam melakukan komunikasi, membangun konsensus dan menyelesaikan persoalan melalui pendekatan musyawarah.
Kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam kepemimpinan Kejaksaan Agung karena institusi penegak hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Kejaksaan harus mampu membangun koordinasi yang sehat dengan Kepolisian, Mahkamah Agung, Kementerian/Lembaga, lembaga pengawasan, dunia usaha, organisasi profesi, akademisi dan masyarakat.
Jaksa Agung Harus Berdiri di Atas Kepentingan Kelompok
Pemilihan Jaksa Agung seyogianya ditempatkan sebagai proses mencari figur terbaik untuk kepentingan negara, bukan sebagai arena distribusi kepentingan kelompok.
Karena itu, berbagai bentuk titip-menitip, pengondisian, konflik kepentingan maupun kompetisi yang mengutamakan kedekatan personal semestinya tidak menjadi dasar dalam menentukan siapa yang akan memimpin Kejaksaan Agung.
Yang harus dikedepankan adalah rekam jejak, kompetensi, integritas, keberanian, kapasitas kepemimpinan dan kemampuan menjaga independensi penegakan hukum.
Dalam konteks tersebut, Nazali Lempo memiliki sejumlah pengalaman yang relevan untuk menjadi bahan pertimbangan.
Beliau memahami institusi negara dari dalam.
Beliau memahami penegakan hukum.
Beliau memahami dinamika militer.
Beliau memahami perspektif masyarakat pencari keadilan melalui profesinya sebagai advokat.
Beliau juga memiliki pengalaman organisasi serta kapasitas untuk berinteraksi dengan berbagai unsur masyarakat dan institusi.
Kombinasi pengalaman tersebut merupakan modal yang tidak dimiliki oleh setiap kandidat.
Kejaksaan Harus Menjadi Rumah Keadilan.
Jaksa Agung pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai perkara pidana dan penuntutan.
Jabatan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap negara.
Kewenangan yang sangat besar harus berada di tangan orang yang memiliki tanggung jawab moral yang sama besarnya.
Karena itu, masyarakat membutuhkan pemimpin Kejaksaan yang tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi maupun kelompok; pemimpin yang mampu mendengar kritik; bersedia menerima masukan; mengedepankan musyawarah; namun tetap tegas ketika hukum harus ditegakkan.
Dalam perspektif tersebut, Laksamana Muda Purn. Dr. Nazali Lempo, SH., MH., M.Tr.Opsla., CHRMP merupakan figur yang layak dan kompeten untuk dipertimbangkan dalam bursa calon Jaksa Agung Republik Indonesia.
Tentu keputusan akhir mengenai siapa yang akan dipercaya memimpin Kejaksaan Agung merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, proses tersebut hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.
Saatnya Memilih Berdasarkan Integritas dan Kompetensi.
Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Indonesia membutuhkan penegak hukum yang berani.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak takut mengatakan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar.
Dan Indonesia membutuhkan sistem penegakan hukum yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi negara.
Karena itu, pencalonan Nazali Lempo bukan semata-mata persoalan siapa yang akan menduduki sebuah jabatan. Yang jauh lebih penting adalah visi mengenai seperti apa wajah penegakan hukum Indonesia ke depan.
Apakah hukum akan terus berhadapan dengan kepentingan kekuasaan dan kelompok, ataukah hukum benar-benar ditempatkan sebagai panglima dalam kehidupan bernegara?
Pertanyaan tersebut pada akhirnya kembali kepada keberanian negara dalam memilih pemimpinnya.
Sebagai seorang yang telah mengabdikan dirinya kepada negara, Nazali Lempo tentu memahami bahwa sebuah jabatan bukanlah tujuan akhir dari pengabdian.
Beliau sendiri berpandangan bahwa manusia berkewajiban untuk melakukan ikhtiar terbaik, sedangkan hasil akhirnya merupakan bagian dari ketentuan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
Karena itu, dukungan terhadap setiap proses pencalonan hendaknya ditempatkan dalam kerangka yang sehat: mendorong lahirnya pemimpin penegakan hukum yang berintegritas, kompeten, berani dan berpihak kepada kepentingan hukum serta keadilan masyarakat.
Pada akhirnya, bukan siapa yang paling kuat dalam membangun dukungan yang semestinya menjadi ukuran.
Melainkan siapa yang paling siap memikul tanggung jawab ketika hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun.
(Wis/Rendr)
