BIMA, (CNK) — Pemimpin dan humas pemerintah diimbau tidak alergi terhadap kritik maupun pemberitaan media massa. Ketika kebijakan atau pelayanan publik mendapat sorotan, yang diperlukan bukan sikap tersinggung, melainkan keterbukaan informasi dan klarifikasi.
Pesan tersebut mengemuka dalam Media Briefing dan Diseminasi Informasi Kebijakan Keimigrasian bersama belasan insan media di Bima, Kamis (3/9/2026), di salah satu ruang pertemuan di Kota Bima.
Kepala Dinas Kominfostik, dr. Muhammad Hasyim, yang menjadi salah satu narasumber, mengingatkan pentingnya sikap tenang dalam menghadapi sorotan publik.
Menurutnya, informasi yang berkembang harus dijawab secara jelas dan berimbang agar masyarakat memperoleh informasi pembanding.
“Karena kalau pemimpin dan humas punya sifat baperan, mudah sakit hati dan tersinggung. Repot nanti,” ujarnya.
Ia menilai, lambannya pemerintah memberikan penjelasan dapat membuat ruang publik dipenuhi berbagai versi informasi. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan asumsi bahkan hoaks.
Sementara itu, Koordinator RRI Bima, Ikra Hardiansyah, menekankan bahwa jurnalis harus tetap berada di posisi tengah ketika sebuah isu menjadi viral.
Menurutnya, wartawan tidak boleh sekadar mengikuti arus informasi di media sosial. Jurnalis tetap wajib melakukan verifikasi serta menghadirkan perspektif dari berbagai pihak, meskipun terkadang harus datang lebih lambat dibandingkan konten kreator.
Hal senada disampaikan Pimpinan Bima TV Sofiyan dan Uki dari detikBali. Mereka menilai tantangan jurnalis semakin berat di tengah derasnya arus informasi media sosial.
Karena itu, kecepatan pemberitaan harus tetap diimbangi dengan akurasi, verifikasi dan keberimbangan.
“Prinsip cover both sides menjadi penting agar publik mendapatkan gambaran persoalan secara utuh,” tegas Uki.
Forum tersebut juga menyoroti fenomena informasi viral yang kerap dianggap benar hanya karena ramai diperbincangkan. Padahal, viral tidak serta-merta berarti benar.
Keberadaan media arus utama memiliki tanggung jawab yang berbeda. Wartawan tidak semata-mata mengejar kecepatan dan jumlah klik, tetapi harus menghasilkan produk jurnalistik yang terverifikasi, berimbang dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Di posisi inilah jurnalis dituntut harus hadir dan membedakan kelasnya, yaitu dengan produk jurnalistik andalannya,” tambah Sofiyan.
Ia menegaskan, wartawan harus berani memberikan kritik ketika diperlukan, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang keliru, sekaligus memberikan ruang yang cukup kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.
Pada akhirnya, pemimpin dan humas diharapkan tidak mudah tersinggung ketika mendapat kritik, sementara jurnalis harus tetap menjaga independensi dan profesionalitas.
Sebab, pihak yang paling berkepentingan terhadap informasi yang benar, utuh dan berimbang adalah masyarakat. (Wis)
