SOLO, (CNK) — Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta Masa Bakti 2026–2031 resmi dilantik di The Sunan Hotel Solo, Sabtu (12/9/2026).
Pelantikan tersebut tidak sekadar menandai estafet kepemimpinan organisasi wartawan, tetapi juga menjadi momentum penegasan komitmen PWI Surakarta dalam menghadapi derasnya arus disinformasi, berita palsu (fake news), hingga konten manipulatif berbasis teknologi digital.
Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, mengatakan PWI Surakarta memiliki kedekatan historis yang kuat dengan perjalanan pers nasional. Kota Solo, kata dia, merupakan salah satu wilayah bersejarah dalam perjuangan wartawan dan pers Indonesia mempertahankan kemerdekaan.
Menurutnya, penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional (HPN) juga memiliki keterkaitan historis dengan kelahiran PWI.
“Oleh karena itu, dengan keistimewaannya di Surakarta ini, PWI Surakarta harus konsisten menjadi ujung tombak dalam diskursus pers masa depan di tengah tantangan zaman,” ujar Akhmad Munir.
Ia menilai tantangan pers saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Jika dahulu wartawan menghadapi tantangan bagaimana menulis dan mengabarkan perjuangan bangsa, kini insan pers dituntut ikut mencerdaskan masyarakat agar mampu memilah informasi yang benar dan terverifikasi.
Gempuran fake news, disinformasi, mis informasi, serta teknologi deepfake menjadi tantangan baru yang tidak bisa diabaikan.
“Kecepatan informasi harus diimbangi dengan verifikasi dan tanggung jawab jurnalistik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Surakarta Masa Bakti 2026–2031, Sri Hartanto, dalam pidato perdananya menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan.
Menurutnya, jabatan tersebut merupakan amanah sekaligus momentum untuk meneguhkan kembali marwah profesi wartawan di tengah perubahan ekosistem media.
Sri Hartanto menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin cepat. Berbagai informasi kini dapat beredar dalam hitungan detik melalui beragam platform digital, namun tidak semuanya memiliki jaminan kebenaran dan kredibilitas.
“Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi, popularitas tidak boleh mengalahkan kebenaran, dan kepentingan sesaat tidak boleh mengalahkan integritas profesi,” tegas Sri Hartanto di hadapan ratusan tamu undangan.
Ia mengatakan cakupan wilayah kerja PWI Surakarta yang meliputi Solo Raya, yakni Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, dan Klaten, membutuhkan soliditas organisasi sekaligus peningkatan kompetensi wartawan.
PWI Surakarta, lanjutnya, berkomitmen beradaptasi dengan perkembangan ekosistem media modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik.
Penguatan kompetensi, kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik serta pembentukan organisasi sebagai rumah bersama bagi wartawan menjadi bagian dari komitmen kepengurusan baru.
“Pers harus tetap menjadi ruang yang dipercaya masyarakat. Karena itu, profesionalisme, independensi, akurasi dan integritas harus menjadi fondasi dalam setiap kerja jurnalistik,” ujarnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wali Kota Surakarta Respati Ardi, jajaran Forkopimda Jawa Tengah serta Forkopimda Plus se-Solo Raya.
Respati menyambut baik komitmen kepengurusan baru PWI Surakarta. Ia mendorong insan pers terus memperkuat penyajian informasi yang berkualitas, kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, pers memiliki posisi penting dalam membangun ruang informasi yang sehat, terutama di tengah perkembangan media digital dan cepatnya penyebaran informasi di masyarakat. (Wis)
